Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah di Poltekpar Bali, Jumat (13/2/2026). Ia didampingi Widiyanti Putri Wardhana dan Maman Abdurrahman.
Pertemuan ini menampung aspirasi pelaku usaha sekaligus membahas tantangan dan peluang pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali. Sebelumnya, pemerintah menggelar rakor pariwisata nasional pada Januari. Kali ini, pembahasan difokuskan pada Bali.
Pelaku usaha menyoroti pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata, sertifikasi kompetensi, perizinan, hingga penanganan sampah.
Gibran meminta pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha bersinergi mengatasi kendala tersebut. Ia menegaskan pemerintah segera menindaklanjuti persoalan sampah, air, sertifikasi, kesejahteraan hewan, dan infrastruktur, sekaligus menaikkan target pariwisata agar melampaui negara tetangga.
Ia menekankan peran strategis Bali sebagai wajah Indonesia. Sekitar 45 persen dari 15 juta wisatawan mancanegara masuk melalui Bali. Karena itu, pemerintah harus menjaga citra dan kualitas layanan di pulau tersebut.
Gibran juga meminta seluruh pihak menjaga momentum kunjungan pada Kuartal I 2026, seiring rangkaian libur panjang Nataru, Imlek, Lebaran, dan libur sekolah.
Widiyanti mengapresiasi masukan pelaku usaha. Ia menyatakan pandangan tersebut akan memperkuat kebijakan pariwisata yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Terkait sampah, Kementerian Pariwisata menyiapkan instalasi pengolahan sampah Waste to Energy di tiga daerah, termasuk Bali, yang akan memulai proses pada Maret 2026. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menutup TPA Suwung sebelum program berjalan efektif.
Soal tingginya harga tiket pesawat domestik, pemerintah menetapkan insentif diskon tiket ekonomi 17–18 persen. Pemerintah juga memberi diskon tiket kereta api dan kapal laut masing-masing 30 persen, serta membebaskan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
Widiyanti menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat sinergi pusat, daerah, pelaku usaha, dan UMKM demi kemajuan pariwisata nasional.
Editor: Rega
