Pemerintah pusat menggenjot pemulihan pascabencana di Aceh dengan mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal. Pemerintah memfokuskan langkah pada pembangunan hunian sementara (huntara), pencairan bantuan tunai langsung, serta pembenahan data lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, pemerintah menempatkan kebutuhan dasar warga terdampak sebagai prioritas utama. Ia juga meminta seluruh pihak mencegah munculnya persoalan sosial dan kultural akibat penanganan bencana yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat.
Pratikno menilai pendataan akurat dan keterlibatan warga menentukan keberhasilan pemulihan. Menurutnya, setiap wilayah di Aceh memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang menyesuaikan kondisi lokal.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pembangunan huntara berjalan lebih fleksibel. Pemerintah tidak lagi memaksakan pola hunian terpusat. Di sejumlah daerah, warga memilih huntara dibangun dekat rumah atau kampung asal mereka.
“Yang penting warga segera keluar dari tenda dan menempati hunian layak. Huntara bisa dibangun di beberapa titik, sesuai kebutuhan dan kultur setempat,” kata Suharyanto.
BNPB memprioritaskan wilayah yang lahannya siap untuk dibangun lebih cepat. Daerah lain menyusul sesuai kesiapan lahan dan mekanisme pendanaan.
Selain hunian, pemerintah mulai menyalurkan bantuan biaya hidup bagi pengungsi yang tinggal sementara di rumah kerabat. Pemerintah memberikan bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama Desember hingga Februari dan mentransfernya langsung ke rekening penerima melalui bank pemerintah di Aceh.
Saat ini, tujuh dari 18 kabupaten/kota terdampak telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Sebanyak 11 daerah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat. Kerusakan terberat terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melaporkan kondisi akses logistik terus membaik. Jalur darat menuju Aceh Tengah kini dapat dilalui kendaraan hingga lima ton. Distribusi LPG dan kebutuhan pokok pun kembali lancar.
“Hari ini kami mengirim beras ke wilayah tengah, termasuk melalui dukungan pesawat Hercules, untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” ujar Fadhlullah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA meminta pemerintah daerah menyiapkan perencanaan sejak awal. Ia menekankan pentingnya pemisahan pekerjaan pembangunan huntara dan infrastruktur pendukung agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya mengawal pemulihan Aceh secara berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi pascabencana, tetapi juga menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sumber InfoPublik
Editor: Yuli
