Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi dan mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar konsisten menjalankan pengelolaan sampah mandiri demi mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Widiyanti menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PHRI 2026 di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026). Ia menilai persoalan sampah sudah mendesak dan membutuhkan aksi langsung dari pelaku usaha.
“Pemerintah memperkuat kesadaran dan praktik pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” kata Widiyanti.
Widiyanti menjelaskan kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih menjalankan berbagai program percepatan penanganan sampah. Pemerintah juga menggandeng mitra internasional dan mengembangkan program waste-to-energy untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi.
Ia menegaskan hotel dan restoran bisa memberi kontribusi langsung melalui pengelolaan sampah mandiri di lingkungan usahanya.
Widiyanti menyebut PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dan daya saing pariwisata. Ia meminta PHRI memperkuat kolaborasi dan memimpin praktik ramah lingkungan di sektor perhotelan dan restoran.
Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat citra destinasi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menumbuhkan kepercayaan wisatawan.
“Kami mengimbau pengusaha hotel dan restoran menerapkan dan melanjutkan pengelolaan sampah mandiri sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata,” ujarnya.
Widiyanti memaparkan tren pariwisata 2026 yang semakin mengarah pada kepedulian lingkungan, kesehatan, dan pengalaman wisata yang bermakna. Wisatawan kini mencari layanan yang nyaman, personal, dan bertanggung jawab.
Ia meminta pelaku industri menyesuaikan standar layanan dan memperkuat praktik berkelanjutan agar tetap kompetitif.
Widiyanti juga memaparkan kinerja pariwisata 2025 yang tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Okupansi hotel turun ke level terendah pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen, dipicu perubahan pola belanja dan perlambatan ekonomi.
Pelaku industri kemudian mendorong pemulihan pasar dan meningkatkan okupansi secara bertahap hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025, tertinggi sepanjang tahun.
Widiyanti menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pelaku industri. Ia mengajak PHRI aktif menyampaikan masukan dan tantangan di lapangan.
“Kita perlu diskusi konstruktif agar setiap masalah bisa kita respons cepat dan terukur,” katanya.
Editor: Diki
