Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama memimpin Batam bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi, investasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan angka kemiskinan.
Amsakar mengatakan perekonomian Batam terus bergerak seiring masuknya investasi dari sejumlah negara, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), nilai investasi Batam kini mendekati Rp30 triliun. Sementara berdasarkan perhitungan bottom-up, nilainya hampir mencapai Rp40 triliun.
“Ini menunjukkan Batam menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional,” kata Amsakar.
Di sisi lain, Amsakar juga memaparkan perkembangan 15 program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ia menyebut 13 program telah terealisasi dengan baik.
Program tersebut mencakup pemberian seragam sekolah, peningkatan insentif atau bantuan bagi lansia secara bertahap, serta penyediaan pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
Untuk memperluas akses pembiayaan, Pemko Batam kini menggandeng lima perbankan dalam penyaluran pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi pelaku UMKM.
Pemko Batam juga memperkuat kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan di Batam untuk menyediakan kuota minimal 20 persen bagi tenaga kerja lokal.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat Batam.
Sementara itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya untuk menangani persoalan banjir dan memenuhi kebutuhan air bersih.
Amsakar mengatakan Pemko Batam terus mematangkan berbagai langkah untuk menghasilkan solusi jangka panjang atas dua persoalan tersebut.
“Kita terus berproses mematangkan solusi jangka panjang, terutama untuk isu strategis seperti penanganan banjir dan optimalisasi pasokan air bersih demi kenyamanan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya pembangunan fisik, Amsakar juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur kewilayahan dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah.
Ia meminta camat, sekretaris camat, hingga lurah menjaga disiplin dan kekompakan. Menurutnya, keselarasan aparatur di tingkat kewilayahan menjadi kunci agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan pelayanan publik tetap optimal.
