Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyinkronkan penanganan 167 titik banjir di Kota Batam. Kedua instansi membagi wilayah kerja, memperbarui data lapangan, dan menyiapkan langkah tindak lanjut.
Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memimpin rapat koordinasi antisipasi dan pengendalian banjir di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat itu dihadiri Wakil Wali Kota Batam ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran OPD teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar mengatakan penanganan banjir masuk dalam 15 program prioritas Pemko Batam. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mendata titik banjir, tetapi harus memastikan setiap lokasi memiliki langkah penanganan yang jelas.
“Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,” kata Amsakar.
Dari 167 titik banjir yang masuk dalam peta penanganan, BP Batam menangani 33 titik. Sementara itu, Pemko Batam menangani titik lainnya.
Amsakar meminta pembagian wilayah kerja tersebut diperjelas agar penanganan tidak tumpang tindih. Langkah itu juga memastikan tidak ada titik banjir yang luput dari penanganan.
Ia juga meminta camat dan lurah memperbarui data kondisi banjir di wilayah masing-masing. Dinas teknis selanjutnya menggunakan data tersebut untuk menyusun perencanaan dan kebutuhan anggaran.
Pemko Batam dan BP Batam juga membahas kawasan Bengkong Swadebi. Kawasan ini menjadi perhatian setelah kendaraan terseret arus saat hujan deras.
Secara geografis, Bengkong Swadebi berada di kawasan relatif rendah dan menjadi titik temu aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit besar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengurangi risiko banjir, Pemko Batam dan BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi serta rumah pompa di bagian hilir.
Kedua infrastruktur itu akan menampung dan mengendalikan aliran air sebelum masuk ke kawasan rawan banjir.
Li Claudia menekankan pentingnya memperbarui data dan mengevaluasi titik banjir yang sebelumnya sudah ditangani.
Menurutnya, perkembangan permukiman membuat kondisi lapangan terus berubah. Karena itu, pemerintah harus memastikan titik yang telah mendapat penanganan tidak kembali mengalami banjir.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li.
Ia menambahkan, kawasan permukiman padat yang berada di cekungan membutuhkan intervensi teknis yang matang. Pemerintah harus menyesuaikan solusi dengan kondisi dan perkembangan kawasan.
Amsakar meminta seluruh jajaran memperkuat publikasi penanganan banjir. Pemko Batam dan BP Batam perlu menyampaikan langkah yang sudah berjalan maupun rencana penanganan kepada masyarakat.
Selain banjir, camat dan lurah juga diminta rutin menyusun neraca persoalan lingkungan di wilayah masing-masing.
Data tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari jalan berlubang hingga penerangan jalan. Pemerintah akan menggunakan data itu untuk mempercepat identifikasi masalah dan menentukan penanganannya.
Editor: Bibah
