Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat penanganan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis wilayah. Pada 2026, pemerintah juga meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan hingga Rp864,95 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pemerintah terus memperbarui data untuk memastikan program tepat sasaran.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui Juli 2026, sebanyak 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa masuk Desil 1.
Angka tersebut berbeda dengan data BPS Kota Batam hingga September 2025 yang mencatat 68,04 ribu penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan 3,81 persen.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Rudi menjelaskan, Pemko Batam menjalankan tiga strategi utama untuk menekan kemiskinan.
Pertama, pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial. Programnya mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, hingga bantuan kebutuhan dasar.
Kedua, pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta kemitraan dengan sektor industri.
Ketiga, Pemko Batam menyasar kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah. Fokusnya mencakup kawasan kumuh dan hinterland dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemko Batam menggunakan DTSEN untuk memperjelas sasaran program. Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sagulung dengan 2.740 keluarga.
Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Jika dilihat dari jumlah jiwa, Sagulung mencatat 8.441 jiwa dan Galang 8.223 jiwa. Data tersebut menunjukkan karakter kemiskinan Batam berbeda antara kawasan perkotaan dan hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” kata Rudi.
Pemko Batam juga mengarahkan program pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Data pemerintah mencatat 10.310 jiwa usia produktif belum bekerja.
Di sisi lain, sebanyak 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sementara 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, serta penyediaan sarana produksi.
Penguatan program juga terlihat dari peningkatan anggaran. Pemko Batam menaikkan anggaran penanggulangan kemiskinan dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024.
Anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp565,56 miliar pada 2025 dan mencapai Rp864,95 miliar pada 2026. Dana itu tersebar di berbagai OPD.
Pada 2026, Pemko Batam mengalokasikan Rp466,35 miliar untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kemudian Rp14,15 miliar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Rp384,45 miliar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ke depan, Pemko Batam akan memperkuat konvergensi program, memperbarui data, dan mempertajam intervensi di wilayah prioritas.
Langkah tersebut diarahkan bukan hanya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi warga agar mampu mandiri dan keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan.
Editor: Bibah
