Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerap aspirasi warga Kecamatan Sungai Beduk sekaligus memaparkan capaian program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam pertemuan bersama RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat, Kamis (8/10/2026) malam, warga menyoroti persoalan air bersih, penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan lahan pemakaman.
Pertemuan di halaman Kantor Camat Sungai Beduk itu menjadi ajang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat. Amsakar hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam dan perwakilan BP Batam untuk mendengar serta menanggapi berbagai keluhan warga.
Amsakar menegaskan, komunikasi langsung membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang keliru.
“Dengan silaturahmi, hubungan yang tadinya jauh bisa menjadi dekat, persepsi yang keliru bisa dibetulkan, dan pandangan yang negatif bisa menjadi positif,” ujar Amsakar.
Kebutuhan lahan pemakaman menjadi salah satu persoalan yang dibahas. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Batam, Yudi, mengatakan pemerintah telah mengusulkan perluasan lahan pemakaman di sejumlah wilayah.
Khusus Kecamatan Sungai Beduk, pemerintah mengusulkan lahan seluas 23,5 hektare. Dari total tersebut, proses persetujuan pinjam pakai lahan seluas 4,76 hektare telah memasuki tahap akhir di tingkat pusat.
“Untuk mempercepat proses di pusat, pengajuan pinjam pakai lahan kami lakukan secara bertahap. Saat ini, proses untuk lahan seluas 4,76 hektare sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu rapat pimpinan,” jelas Yudi.
Persoalan jalan dan penerangan turut menjadi perhatian warga. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam, Mitra, mengatakan pemerintah tengah membangun tahap pertama Jalan Lingkar Selatan pada 2026.
Proyek sepanjang 2,4 kilometer itu menghubungkan Simpang Sei Tanjung dengan Kantor Camat Sungai Beduk. Pemerintah merencanakan kelanjutan pembangunan hingga Dam Duriangkang untuk memperkuat konektivitas dan mengurai kemacetan.
Pemko Batam dan BP Batam juga menambah penerangan jalan umum secara bertahap di sepanjang Jalan S. Parman dan Kampung Duriat.
Gangguan distribusi air bersih juga menjadi keluhan warga. Perwakilan teknis BP Batam, Deni Tondano, bersama Amsakar menjelaskan bahwa jaringan perpipaan yang telah berusia puluhan tahun, kendala pemantauan distribusi, dan penurunan volume air baku akibat rendahnya curah hujan menjadi tantangan utama.
Amsakar meminta masyarakat ikut menjaga kawasan tangkapan air dan menghemat pemakaian air bersih untuk menjaga ketersediaan air baku.
“Persoalan air bersih ini sangat kompleks karena kita berhadapan dengan jaringan perpipaan yang sudah berusia puluhan tahun dan penurunan debit air waduk. Karena itu, saya memohon kerja sama warga untuk menjaga kawasan tangkapan air dan menghemat penggunaan air bersih di rumah tangga,” tegasnya.
Selain mendengar aspirasi, Amsakar memaparkan sejumlah capaian program prioritas bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Pemerintah, katanya, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja.
Di sektor pendidikan, Pemko Batam telah menyalurkan 105.670 paket seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP negeri maupun swasta selama dua tahun anggaran. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada 48 mahasiswa asal Batam yang menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi negeri.
Di bidang kesehatan, Pemko Batam mencatat cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen. Capaian ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.
“Jika sebelumnya konsentrasi kita lebih banyak pada pembangunan infrastruktur, sekarang kita juga bertransformasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Saya yakin, jika ingin melihat Batam hebat pada masa depan, kita harus mencetak dan menyiapkan SDM-nya sejak hari ini,” tutur Amsakar.
Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 7.000 nelayan dan pekerja rentan. Pemko Batam juga menaikkan bantuan bagi 4.000 lansia menjadi Rp400.000 per bulan.
Sementara itu, program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyalurkan bantuan permodalan senilai Rp1,3 miliar kepada 1.500 pemohon.
Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Pemko Batam menggelar pelatihan vokasi bagi 4.433 peserta. Pemerintah juga menjalin kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang memuat ketentuan kuota minimal 20 persen tenaga kerja lokal di 30 perusahaan mitra.
Amsakar menyebut berbagai program pembangunan turut berjalan seiring dengan perbaikan indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan angka kemiskinan Batam turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita pada semester pertama mencapai 7,28 persen. Ini merupakan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia kita juga berada pada angka 83,8 dengan kategori sangat tinggi, yang turut mengantarkan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan IPM terbaik ketiga di Indonesia,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Amsakar mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di media sosial. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh isu yang sumbernya tidak jelas.
Amsakar menegaskan, keberhasilan pembangunan dan penghargaan yang diraih Batam merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat, bukan pencapaian individu.
“Pencapaian dan berbagai penghargaan yang diraih Kota Batam bukan milik pribadi Amsakar atau Li Claudia, melainkan hasil kerja keras seluruh warga Batam. Kami memohon doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keteguhan hati untuk tetap berada di jalur yang benar, serta kemampuan menuntaskan seluruh janji program pembangunan demi kemajuan Kota Batam,” tutupnya.
Editor: Bibah
