Ansar Salurkan Hibah untuk Lembaga Sosial, Perluas Perlindungan Nelayan hingga Petani

Kamis, 29 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyerahkan batuan hibah barang dan kendaraan kepada badan dan lembaga nirlaba yang bersifat sukarela dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan di Graha Kepri, Rabu (28/10/2026). (Adeansyah/BIRO ADPIM KEPRI)

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyerahkan batuan hibah barang dan kendaraan kepada badan dan lembaga nirlaba yang bersifat sukarela dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan di Graha Kepri, Rabu (28/10/2026). (Adeansyah/BIRO ADPIM KEPRI)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan hibah barang dan kendaraan kepada badan serta lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan tersebut di Graha Kepri, Rabu (28/10/2026), untuk mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Ansar mengatakan, bantuan itu menindaklanjuti aspirasi warga yang dihimpun anggota DPRD Kepri saat reses. Pemprov Kepri kemudian membahas usulan tersebut bersama tim eksekutif dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.

“Ketika masa reses, anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk mencatat kebutuhan dan aspirasi yang ada. Aspirasi itu kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama tim eksekutif,” ujar Ansar.

Ia mengapresiasi anggota DPRD Kepri yang memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif membantu pemerintah menyalurkan program sesuai aspirasi warga.

Meski anggaran daerah mengalami dinamika, Ansar memastikan Pemprov Kepri tetap menjalankan program bantuan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap alokasi anggaran untuk program tersebut meningkat pada masa mendatang.

Selain menyalurkan hibah, Pemprov Kepri memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Selama empat tahun terakhir, pemerintah menjalankan program perlindungan bagi nelayan untuk menghadapi risiko kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.

Pemprov Kepri juga memberikan perlindungan serupa kepada petani sejak dua tahun terakhir. Jumlah penerimanya mendekati 10 ribu orang.

Baca Juga :  79 CPNS Kepri Resmi Jadi PNS, 105 ASN Dilantik dalam Jabatan Fungsional

Melalui program tersebut, keluarga peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak menerima santunan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Anak peserta juga berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi sesuai persyaratan yang berlaku.

Tahun ini, Pemprov Kepri memperluas perlindungan tersebut kepada pengemudi ojek daring di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Batam.

“Program perlindungan seperti ini harus terus dipertahankan, siapa pun gubernurnya nanti. Kita ingin masyarakat kecil, seperti nelayan, petani, dan pekerja sektor informal, mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya,” tegas Ansar.

 

Di sektor kesehatan, Pemprov Kepri memperkuat kerja sama pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk memperluas jaminan kesehatan masyarakat. Ansar menyebut cakupan jaminan kesehatan di Kepri telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemprov Kepri juga melanjutkan program sambungan listrik gratis bagi warga di pulau-pulau yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 15 ribu rumah tangga.

Selain menambah akses listrik, pemerintah berkoordinasi dengan PT PLN untuk meningkatkan durasi layanan di pulau-pulau yang masih menerima pasokan listrik sekitar 14 jam sehari. Pemprov Kepri mendorong PLN meningkatkan layanan hingga 24 jam.

Baca Juga :  KURMA 2026 Hadirkan Layanan Publik Terpadu dan Edukasi Ekonomi Syariah

“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga bisa menikmati listrik secara optimal. Karena itu, upaya meningkatkan layanan listrik dari 14 jam menjadi 24 jam terus kita dorong bersama PLN,” ujarnya.

Pemprov Kepri juga membangun Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Proyek ini bertujuan melestarikan sejarah sekaligus memperkuat identitas kebangsaan.

Ansar menilai Pulau Penyengat memiliki peran historis dalam perkembangan bahasa Melayu yang menjadi salah satu fondasi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Ia berharap penyaluran hibah, perluasan perlindungan sosial, peningkatan akses kesehatan dan listrik, serta pembangunan museum dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri.

Penyerahan hibah tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar, serta sejumlah anggota DPRD Kepri, yakni Asmin Patros, Bobby Jayanto, Suigwan, Lik Khai, Yusrizal, Zainal Abidin, Sahat Sianturi, Aman, Ririn Warsiti, Suhadi, dan Tumlal Ari Mangasi Pasaribu.

Hadir pula Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Syarifah Normawati dan Sarafudin Aluan, Widya Iswara Utama Kepri Lamidi, Asisten Administrasi Umum Junaidi, Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal Handra, serta para penerima hibah dari badan dan lembaga nirlaba.

Editor: Difky

Berita Terkait

Ansar Ajak Pemuda Kepri Perkuat Patriotisme, Kegigihan, dan Empati
Seluruh Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda Pengelolaan Aset Daerah
Pemerintah Kucurkan Rp480 Miliar untuk Penanganan Karhutla di 44 Daerah
Kepri Luncurkan SIMAKDARA, Perkuat Pengawasan Aset dan Keuangan Daerah
Dewi Kumalasari Ajak Orang Tua Lengkapi Imunisasi Anak
Perpres Ojol Terbit, Pemerintah Atur Kemitraan hingga Perlindungan Sosial
Wagub Kepri Tinjau Renovasi RSUD RAT, Rp19,98 Miliar Digelontorkan
Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 22:02

Ansar Salurkan Hibah untuk Lembaga Sosial, Perluas Perlindungan Nelayan hingga Petani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:48

Ansar Ajak Pemuda Kepri Perkuat Patriotisme, Kegigihan, dan Empati

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:55

Seluruh Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda Pengelolaan Aset Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:43

Pemerintah Kucurkan Rp480 Miliar untuk Penanganan Karhutla di 44 Daerah

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:58

Kepri Luncurkan SIMAKDARA, Perkuat Pengawasan Aset dan Keuangan Daerah

Berita Terbaru