Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama lima pemerintah kabupaten/kota menyiapkan 171 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Enam pemerintah daerah tersebut juga menyepakati pembiayaan sebesar Rp5,39 miliar untuk mendukung program penguatan pertahanan negara itu.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama tentang Sinergi Pembiayaan Pembentukan Komponen Cadangan ASN di Provinsi Kepri. Penandatanganan berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (29/10/2026).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, pembentukan Komcad dari unsur ASN membutuhkan komitmen seluruh pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan peserta dan anggaran.
“Semua pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Kepulauan Riau wajib menyisihkan anggaran untuk kelanjutan program ini sampai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat terpenuhi,” tegas Ansar.
Ia mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang telah menyiapkan anggaran dan calon peserta. Ansar juga mengapresiasi jajaran TNI yang berkolaborasi mempersiapkan pendidikan dan pelatihan Komcad.
Menurut Ansar, bela negara dan menjaga kedaulatan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bukan hanya TNI dan pemerintah pusat. Melalui program ini, ASN diharapkan meningkatkan kesadaran bela negara, kedisiplinan, ketangguhan, serta semangat pengabdian.
Ansar meminta seluruh pemerintah daerah memasukkan kebutuhan pembiayaan Komcad dalam penyusunan anggaran 2027. Ia bahkan menginstruksikan Sekretaris Daerah Kepri Misni untuk memastikan setiap kabupaten/kota memenuhi alokasi anggaran sesuai kuota masing-masing.
“Saya ingatkan kepada Ibu Sekda, pada evaluasi anggaran nanti, wajibkan semua kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran pada tahun 2027 untuk memenuhi kuota yang menjadi kewajiban kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri Muhammad Iksan menjelaskan, 171 calon peserta berasal dari ASN pemerintah provinsi dan lima kabupaten/kota. Program ini menyasar ASN berusia 18 hingga 35 tahun.
Rinciannya, Pemprov Kepri menyiapkan 43 peserta, Kota Batam 28 orang, Kabupaten Bintan 28 orang, Kabupaten Lingga 25 orang, Kabupaten Karimun 25 orang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 22 orang.
Untuk membiayai program tersebut, keenam pemerintah daerah menyepakati anggaran Rp5.399.800.000 dari APBD masing-masing. Pemerintah daerah menyalurkan dana melalui mekanisme hibah kepada Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berikut rincian kontribusi masing-masing daerah:
-
Pemprov Kepri: Rp1,3498 miliar.
-
Pemko Batam: Rp875 juta.
-
Pemkab Bintan: Rp875 juta.
-
Pemkab Lingga: Rp800 juta.
-
Pemkab Karimun: Rp800 juta.
-
Pemkab Kepulauan Anambas: Rp700 juta.
Kesbangpol Kepri menjadwalkan rangkaian kegiatan Komcad pada 4 November hingga 23 Desember 2026.
Panitia akan mengirim peserta untuk mengikuti rekrutmen pada 4 November, kemudian melaksanakan seleksi pada 4–8 November. Pendidikan dan pelatihan dasar militer (Latsarmil) resmi dimulai pada 9 November 2026.
Peserta kemudian menjalani Latsarmil pada 10 November hingga 22 Desember. Panitia menjadwalkan penutupan pada 22 Desember, sedangkan penetapan Komcad dan penjemputan peserta berlangsung pada 23 Desember 2026.
Pendidikan dan pelatihan akan berlangsung di Satuan Pendidikan-1 (Satdik-1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal), Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
Melalui kesepakatan ini, Pemprov Kepri dan lima pemerintah kabupaten/kota berkomitmen menjaga koordinasi serta kesinambungan pembiayaan program. Mereka juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai target.
Sejumlah pejabat TNI dan pemerintah daerah turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Dankodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Harquitanto, Danlantamal IV Kolonel PTB Agus Rohimat, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Sekda Kepri Misni, dan Sekda Bintan Ronny Kartika, serta perwakilan bupati/wali kota dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah.
Editor: Bibah
