Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta camat dan lurah aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi warga, dan memastikan setiap persoalan mendapat tindak lanjut. Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus menghadirkan solusi nyata.
Pesan itu disampaikan Amsakar saat bersilaturahmi dengan pengurus RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam.
Amsakar menilai, kritik terhadap persoalan masyarakat harus disertai gagasan dan langkah penyelesaian yang jelas. Menurutnya, komunikasi yang produktif harus mendorong perbaikan, bukan sekadar memunculkan perdebatan.
“Batam tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mampu menawarkan alternatif dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Amsakar meminta seluruh camat dan lurah memperkuat komunikasi dengan RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Ia ingin perangkat pemerintahan memahami kondisi warga secara langsung agar dapat menangani persoalan dengan cepat dan tepat.
Ia juga menekankan pentingnya silaturahmi secara berkala untuk menjaga hubungan pemerintah dengan masyarakat. Melalui komunikasi dua arah, pemerintah dapat meluruskan informasi yang belum jelas sekaligus mempercepat penanganan masalah di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam, mulai dari legalisasi lahan Kampung Tua, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Untuk legalisasi lahan Kampung Tua, pemerintah telah menyelesaikan 1.450 sertifikat tanah. Pemko Batam juga terus mengupayakan kepastian hukum atas lahan di kawasan Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.
Di sektor air bersih, pemerintah menargetkan percepatan penanganan di Tanjung Uma rampung pada akhir 2026. Pekerjaan tersebut mencakup interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata serta pengembangan jaringan distribusi di dalam kawasan.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemulihan pasokan air di Baloi Centre setelah gangguan kelistrikan atau blackout. Selain itu, pemerintah telah memetakan 18 titik rawan pada jaringan distribusi air dan menjajaki penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air tawar.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merencanakan penguatan armada pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Dalam APBD Perubahan 2026, pemerintah merencanakan proyek percontohan di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang.
Skema tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan armada milik pemerintah daerah untuk mendukung pengangkutan sampah di wilayah lain, termasuk Kecamatan Lubuk Baja.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat Lubuk Baja mengapresiasi upaya Amsakar bersama Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam menangani berbagai persoalan warga.
Apresiasi itu mencakup perbaikan jaringan air bersih, penanganan titik banjir, legalisasi lahan di Tanjung Uma, serta pengelolaan sampah. Masyarakat juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemko Batam dan berkomitmen menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.
Menutup arahannya, Amsakar menyampaikan salam dari Li Claudia Chandra yang terus mengawal penanganan teknis pemerintahan secara terintegrasi. Ia juga mengapresiasi peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Amsakar berharap pemerintah dan masyarakat terus memperkuat sinergi agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Keberhasilan pembangunan Kota Batam adalah hasil kerja kolektif kita bersama. Mari kita satukan hati dan rapatkan barisan untuk membuat Batam semakin hebat dan sejahtera ke depan,” tutupnya.
Editor: Bibah
