Wali Kota Batam Amsakar Achmad mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat pengelolaan bisnis, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pemasaran agar mampu bersaing dan tumbuh bersama industri besar.
Amsakar menyampaikan hal itu saat membuka Workshop UMKM Penerima Subsidi Margin Kota Batam di Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Selasa (20/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM penerima pembiayaan.
Menurut Amsakar, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
“Pembangunan itu prinsipnya tiga hal, yakni mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan komunitas atau masyarakat yang berada pada posisi marjinal. Pemberdayaan UMKM adalah jalan utama agar usaha rakyat bisa bangkit dan tumbuh seiring dengan industri besar,” ujar Amsakar.
Amsakar menilai pelaku UMKM perlu memperkuat lima aspek agar mampu bersaing dan masuk ke dalam ekosistem industri Batam. Kelima aspek itu meliputi tata kelola usaha, kapasitas SDM, akses permodalan, kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi Batam. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen. Tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat 3,81 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,8.
Sementara itu, nilai investasi Batam pada semester I 2026 mendekati Rp40 triliun. Amsakar menilai capaian tersebut membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia meminta peserta workshop memanfaatkan pembiayaan secara produktif, mengelola usaha secara serius, dan membayar angsuran sesuai ketentuan.
Amsakar juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di Batam.
Direktur Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Helwin Yunus, mengatakan program pembiayaan subsidi margin hasil kerja sama Pemko Batam dan BRK Syariah telah membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro sejak diluncurkan pada Juni 2026.
Hingga pertengahan Oktober 2026, outstanding atau baki debet pembiayaan program tersebut menembus Rp1,1 miliar. Program ini menawarkan subsidi margin 0 persen dengan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta bagi setiap pelaku usaha.
“Program subsidi margin ini merupakan wujud sinergi Pemko Batam dan BRK Syariah sebagai perantara keuangan berbasis syariah. Kami optimistis akses permodalan ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja informal, serta memperkuat daya saing produk UMKM lokal,” kata Helwin.
Pemko Batam berharap dukungan pembiayaan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pelatihan pengelolaan usaha dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan bisnis secara profesional.
Melalui dukungan tersebut, UMKM diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Batam.
Editor: Bibah
