Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (3/8/2026). Pertemuan itu membahas langkah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi daerah kepulauan.
Ansar meminta seluruh anggota TPID memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah Provinsi Kepri, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, dan instansi terkait didorong mengoptimalkan program pasar murah, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperlancar distribusi komoditas strategis.
Menurut Ansar, pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak maksimal jika inflasi terus meningkat. Kenaikan harga, kata dia, akan menekan daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah rutin mengevaluasi perkembangan inflasi setiap pekan. Ini menunjukkan pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ansar menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan membuat distribusi logistik menjadi tantangan utama dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau pada periode terakhir mencapai 4,24 persen. Angka tersebut masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan. Karena itu, kita harus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap penyebab inflasi harus segera diidentifikasi dan ditangani bersama,” ujarnya.
Ansar juga mengingatkan, inflasi dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Karena itu, pemerintah harus memprioritaskan intervensi pada komoditas strategis yang paling besar memicu kenaikan harga.
Editor: Bibah
