Pemerintah Kota Batam mengarahkan APBD 2027 berbasis kinerja dan manfaat. Setiap anggaran harus menghasilkan program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan arah tersebut saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengatakan pandangan dan masukan fraksi menjadi bahan pemerintah untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2027. Karena itu, Pemko Batam akan menyesuaikan setiap program dengan arah kebijakan KUA-PPAS sekaligus kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Untuk memastikan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat, Amsakar meminta seluruh perangkat daerah memperjelas target dan ukuran keberhasilan setiap program.
Pemko Batam akan mengarahkan belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pada saat yang sama, setiap perangkat daerah harus memiliki indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Dari sisi program, pemerintah menempatkan sejumlah sektor sebagai prioritas. Infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, hingga pengembangan ekonomi masuk dalam arah kebijakan APBD 2027.
Selain memperkuat pembangunan di kawasan mainland, Pemko Batam juga mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah hinterland.
Untuk mendukung pemerataan tersebut, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta infrastruktur dasar di wilayah mainland dan hinterland.
Namun, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah proyek. Amsakar meminta setiap pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lapangan.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, Pemko Batam juga memperkuat penanganan banjir. Pemerintah akan menggabungkan pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta penanganan kawasan rawan banjir.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan banjir tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah juga akan memperkuat pemeliharaan dan pengendalian kawasan yang berpotensi menimbulkan banjir.
Selain banjir, persampahan menjadi bagian penting dalam APBD 2027. Pemko Batam akan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Langkah itu mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan arm roll truck dan bin container.
Untuk memperkuat layanan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan lanjutan landfill TPA dan TPS 3R. Pada saat yang sama, layanan pengangkutan sampah akan diperkuat di sembilan kecamatan.
Di sektor pendidikan, Pemko Batam mengarahkan anggaran untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu. Pemerintah menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa dari wilayah hinterland.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.
Sementara itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian. Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan.
Dengan demikian, anggaran pendidikan dan kesehatan tidak hanya diarahkan untuk menambah fasilitas, tetapi juga memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan.
Di sisi ekonomi, Pemko Batam akan memperkuat kapasitas masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM, pemberdayaan industri, serta fasilitasi perizinan usaha.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya memperluas lapangan kerja lokal. Pemko Batam telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO untuk mendorong penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Karena itu, Amsakar kembali menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah harus menunjukkan hasil yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.
Atas dasar itu, Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan Pemko Batam berjalan konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.
Dengan pembahasan tersebut, pemerintah menargetkan APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Batam.
Editor: Bibah
