Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Amsakar hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyambut baik evaluasi yang dilakukan BPKP sejak tahap perencanaan. Menurutnya, pengawasan sejak awal membantu pemerintah daerah memperbaiki perencanaan sekaligus mengurangi potensi risiko penggunaan anggaran.
“Kami terbuka terhadap masukan BPKP. Pandangan eksternal penting untuk memastikan perencanaan benar-benar efektif dan anggaran tepat sasaran,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, Pemko Batam mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur menuju penguatan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Untuk itu, Pemko Batam menjalankan sejumlah program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, serta program Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah mencapai 98,12 persen.
Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid hingga penambang pancung.
Selain itu, Pemko Batam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan visi Asta Cita Presiden RI. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, mengatakan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah menjadi agenda prioritas nasional.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar risiko, termasuk potensi fraud, bisa diantisipasi lebih awal,” ujar Mudzakir.
Ia menambahkan, BPKP memfokuskan evaluasi pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.
Menurutnya, tim BPKP akan mengevaluasi program dan anggaran di setiap OPD untuk memastikan alokasi APBD benar-benar mendukung visi pembangunan daerah.
Editor: Yuli
