Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengerek target pendapatan daerah menjadi Rp4,25 triliun dalam Perubahan APBD 2026. Pemko juga menambah alokasi belanja untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Amsakar menegaskan perubahan APBD menjadi langkah pemerintah menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan ekonomi. Pemko sekaligus menyelaraskan target pendapatan, belanja, pembiayaan, dan RKPD Tahun 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi agar setiap program pembangunan tetap tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Amsakar.
Pemko Batam membidik pertumbuhan ekonomi 6,4 hingga 7,4 persen, lebih tinggi dibanding proyeksi nasional sekitar 5,4 persen.
Pemko mengandalkan peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata untuk mengejar target tersebut.
Pemko juga mempercepat pengembangan kawasan FTZ, KEK Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic guna menarik investasi baru sekaligus memperkuat daya saing Batam.
Selain itu, Pemko menargetkan inflasi tetap berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.
Pemko Batam menaikkan target pendapatan daerah dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau tumbuh sekitar 1,7 persen. Pemko memproyeksikan PAD mencapai Rp2,706 triliun, naik sekitar 4,82 persen.
Pemko mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penambahan titik videotron, peningkatan penerimaan BPHTB, serta penyesuaian target opsen PKB dan BBNKB. Pemko juga terus memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.
Sementara itu, pemerintah memperkirakan pendapatan transfer menurun akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil dan transfer antardaerah. Namun, Pemko mengantisipasinya melalui penerimaan hibah pemerintah pusat.
Pemko Batam mengusulkan kenaikan belanja daerah dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau naik sekitar 4,84 persen.
Pemko memprioritaskan tambahan anggaran untuk membangun sarana pendidikan, menyediakan bus sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, menangani banjir, memasang penerangan jalan umum, memperkuat pengelolaan sampah, melengkapi utilitas permukiman, dan membangun marka jalan.
Amsakar menegaskan seluruh anggaran harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Amsakar berharap DPRD segera membahas dan menyepakati perubahan KUA-PPAS APBD 2026 agar seluruh program prioritas dapat segera dijalankan.
Editor: Bibah
