Komisi Informasi (KI) Kepulauan Riau mendorong 151 badan publik aktif membuka dan mempercepat layanan informasi kepada masyarakat. KI Kepri menggunakan E-Monev 2026 untuk mengukur kepatuhan sekaligus mendorong badan publik memperbaiki tata kelola informasi.
KI Kepri menyampaikan dorongan itu saat menggelar Kick-off E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 sekaligus meluncurkan Aplikasi E-Monev KI Kepri dan Klik PPID di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (1/9/2026).
Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi, jajaran KI Kepri serta perwakilan 48 OPD menghadiri kegiatan tersebut.
Ketua Pelaksana Monev Muhammad Djuhari mengatakan KI Kepri menjalankan E-Monev untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“ Monev ini juga bertujuan melihat sejauh mana badan publik menjalankan peran dan fungsinya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kepri,” kata Djuhari.
KI Kepri telah memverifikasi 151 badan publik untuk mengikuti Monev 2026. KI Kepri juga menargetkan perluasan evaluasi hingga pemerintah desa, kelurahan, serta SMA dan SMK di Kepri.
Di sisi lain, Diskominfo Kepri mendorong badan publik mempercepat digitalisasi layanan. Diskominfo meluncurkan CMS untuk membantu admin website dan PPID OPD mengelola berita, dokumen, serta layanan informasi secara lebih tertata.
Luki mengatakan pemerintah harus menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi aturan.
“Keterbukaan informasi bukan hanya soal memenuhi ketentuan, tetapi bagaimana pemerintah hadir memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, cepat dan mudah diakses. Karena itu, komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Pemprov Kepri kemudian menegaskan komitmen tersebut melalui penandatanganan Komitmen Bersama 43 OPD untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sepanjang 2026.
Editor: Bibah
