Pemerintah Kota Batam merancang APBD 2027 sebesar Rp4,859 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan APBD antara Pemko Batam dan DPRD Kota Batam. Penyusunan Ranperda mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Pemko Batam juga menyusun anggaran berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2026.
Amsakar mengatakan Pemko Batam mengarahkan APBD 2027 untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Kebijakan tersebut dituangkan dalam lima fokus prioritas,” ujarnya.
Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemko Batam menyiapkan subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Program tersebut menyasar pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani. Pemko juga menyiapkan subsidi sembako untuk mengendalikan inflasi serta memperkuat sarana dan prasarana nelayan.
Kedua, peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Pemko Batam akan memperkuat pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis. Pemerintah juga mendorong pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas UMKM, serta kemudahan perizinan usaha.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan. Pemko Batam menyiapkan penanganan banjir secara terpadu di sejumlah kawasan, yakni Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center.
Di sektor persampahan, Pemko Batam akan meremajakan armada dan melibatkan pihak ketiga untuk mengangkut sampah di sembilan kecamatan.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.
Keempat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pemko Batam menyiapkan beasiswa dan bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP.
Pemko juga mengalokasikan beasiswa perguruan tinggi di tujuh PTN melalui jalur undangan, jalur prestasi bagi keluarga tidak mampu, dan jalur hinterland.
Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penambahan ruang kelas baru (RKB), pencapaian Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Kelima, optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas. Sejumlah proyek masuk dalam prioritas, antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan ruas jalan strategis.
Ruas jalan yang menjadi sasaran meliputi Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.
Dari sisi pendapatan, Pemko Batam menargetkan penerimaan daerah 2027 sebesar Rp4,7 triliun.
Target tersebut terdiri atas PAD Rp3 triliun, pendapatan transfer Rp1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
PAD bersumber dari pajak daerah Rp2,4 triliun, retribusi daerah Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp233 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah Rp304 miliar.
Pemko Batam merancang belanja daerah sebesar Rp4,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, dan belanja tidak terduga Rp20 miliar.
Belanja operasi mencakup belanja pegawai Rp1,8 triliun, barang dan jasa Rp1,5 triliun, subsidi Rp5 miliar, hibah Rp204 miliar, serta bantuan sosial Rp19 miliar.
Untuk belanja modal, Pemko mengalokasikan Rp185 miliar untuk peralatan dan mesin, Rp419 miliar untuk gedung dan bangunan, Rp527 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp25 miliar untuk aset tetap lainnya.
Pemko juga menargetkan penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA sebesar Rp116 miliar. Dengan komposisi tersebut, total postur APBD Batam 2027 mencapai Rp4,859 triliun.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam berjalan lancar dan sesuai jadwal.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Editor: Difky
