Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama DPRD Kepri menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, Selasa (8/9/2026).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani nota kesepakatan bersama pimpinan DPRD Kepri. Kesepakatan tersebut menjadi dasar Pemprov Kepri melanjutkan penyusunan Perubahan APBD 2026.
Dalam perubahan KUA-PPAS, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,312 triliun menjadi Rp3,394 triliun. Artinya, pendapatan bertambah Rp82,188 miliar dari target APBD 2026 sebelumnya.
Kenaikan juga terjadi pada belanja daerah. Angkanya naik dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,625 triliun atau bertambah Rp81,309 miliar.
Badan Anggaran DPRD Kepri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya membahas perubahan KUA dan PPAS untuk menyesuaikan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Setelah kesepakatan diteken, Pemprov Kepri dan DPRD melanjutkan penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Ansar mengatakan kesepakatan tersebut mencerminkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah kebijakan anggaran. Ia memastikan perubahan APBD tetap fokus pada program prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan APBD. Kita ingin seluruh kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas anggaran,” ujar Ansar.
Ansar juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan TAPD yang menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS secara bersama.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga diperlukan agar setiap kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kepri.
“Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sangat penting agar setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau,” katanya.
Editor: Yuli
