Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam untuk memperbesar serapan tenaga kerja lokal. Sebanyak 30 perusahaan besar berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja mereka untuk warga Batam.
Komitmen itu tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
Amsakar menegaskan, kerja sama dengan APINDO menjadi langkah konkret Pemko Batam untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi ikut membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, tingginya investasi Batam belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah tidak ingin lagi mengandalkan imbauan kepada perusahaan.
“Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ia menyebut ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026. Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun, hampir menyamai capaian investasi sepanjang 2025.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Meski indikator ekonomi terus menguat, Amsakar mengakui Batam masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Arus migrasi menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
“Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” kata Amsakar.
Pemko juga mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sekitar Rp40 miliar untuk memperkuat pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam menggandeng dunia usaha. Ia menilai Batam telah membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis,” ujar Bima.
Menurutnya, pemerintah perlu memetakan lebih detail rantai ekonomi dari hulu hingga hilir, terutama pada sektor manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Bima mengingatkan pertumbuhan ekonomi juga harus berjalan beriringan dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur. Ia menyoroti kebutuhan air bersih, kemacetan, transportasi publik terintegrasi, hingga pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Arus migrasi, lanjutnya, juga perlu diantisipasi melalui penataan tata ruang dan perencanaan perkotaan yang lebih presisi. Pemerintah diminta mengoptimalkan RTRW tanpa menerapkan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Di tengah modernisasi Batam sebagai kota metropolitan, Bima juga meminta pemerintah tetap menjaga kultur, roh, dan identitas kebudayaan Melayu.
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyatakan dunia usaha siap menjalankan kesepakatan tersebut. Ia menilai iklim usaha Batam terus berkembang dan harus memberikan manfaat lebih luas bagi pekerja maupun pengusaha lokal.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut,” kata Rafky.
APINDO Kota Batam, lanjutnya, memiliki sekitar 700 perusahaan anggota yang siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut secara nyata.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan kegiatan penguatan kemitraan itu diikuti sekitar 300 peserta. Mereka terdiri dari pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, 30 perusahaan besar menyatakan komitmen mengalokasikan minimal 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen itu langsung mendapat tindak lanjut. PT Pegai Union telah merealisasikan kebutuhan 200 tenaga kerja dan seluruhnya berasal dari warga daerah.
Pemko Batam selanjutnya akan memantau proses penempatan dan evaluasi tenaga kerja melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER. Sistem tersebut disiapkan untuk memastikan pelaksanaan komitmen berjalan transparan dan akuntabel.
Editor: Bibah
