Kuota LPG 3 kilogram dan solar bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) berpotensi terlampaui hingga akhir 2026. Pertamina memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram bisa melebihi kuota sekitar 9–10 persen, sedangkan solar berpotensi mencapai 15 persen.
Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto menyampaikan proyeksi tersebut saat membahas distribusi BBM dan LPG bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (1/10/2026).
Pembahasan itu mencakup kebutuhan energi masyarakat, penyesuaian aturan pembelian BBM, pengawasan LPG bersubsidi, hingga proyeksi kuota energi sampai akhir tahun.
“Kalau kita lihat prognosa sampai akhir tahun, untuk LPG 3 kilogram kemungkinan ada over kuota sekitar 9 sampai 10 persen. Untuk Solar juga ada potensi over kuota sekitar 15 persen,” kata Fanda.
Fanda menjelaskan, potensi kelebihan penyaluran tersebut berkaitan dengan penetapan kuota nasional tahun berjalan yang sekitar 6 persen lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
Karena itu, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengusulkan penambahan kuota sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Kita terus berkoordinasi dengan regulator, termasuk BPH Migas dan Ditjen Migas, untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota,” ujarnya.
Selain mengejar penyesuaian kuota, Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi BBM. Langkah tersebut mengikuti kebijakan dan surat edaran BPH Migas terkait penyesuaian aturan pembelian BBM.
Fanda mengatakan aturan itu bertujuan memperketat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan dan pelangsiran BBM.
Pertamina juga meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kilogram. Bersama pemerintah daerah, Pertamina melakukan penertiban dan inspeksi langsung untuk memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
“Penertiban juga terus kita lakukan. Kita turun ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke usaha-usaha besar seperti restoran dan laundry, supaya LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi peran Pertamina dalam menjaga pasokan energi di wilayah kepulauan tersebut.
Ansar menilai kondisi geografis Kepri membutuhkan pola distribusi dan kebijakan energi yang menyesuaikan karakter wilayah. Kebutuhan nelayan, transportasi umum, serta masyarakat di pulau-pulau terluar menjadi perhatian utama.
“Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum dan masyarakat kita yang berada di pulau-pulau terluar,” katanya.
Karena itu, Ansar meminta penerapan aturan tetap memberi ruang bagi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi pengawasan.
“Kita berharap ada diskresi dan keluwesan dalam aturan. Prinsipnya pengawasan tetap kita dukung, tetapi kebutuhan masyarakat juga harus bisa terlayani,” ujarnya.
Pemprov Kepri, lanjut Ansar, akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kebutuhan kuota energi di daerah.
“Yang kita inginkan tentu bagaimana distribusi ini tetap tertib dan tepat sasaran, tetapi di sisi lain kebutuhan masyarakat Kepri, terutama yang berada di wilayah kepulauan, juga terpenuhi,” pungkasnya.
Editor: Difky
