Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni meminta seluruh pihak menyamakan pemahaman dalam menyusun APBD 2027.
Menurut Misni, kesamaan pemahaman penting untuk menjaga anggaran tetap akuntabel, tepat sasaran, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Misni menyampaikan hal itu saat mengikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (6/10/2026).
“Ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk menyamakan persepsi agar penyusunan anggaran berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan nasional,” kata Misni.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan. Pemprov Kepri, kata dia, harus memastikan proses penganggaran berjalan efektif, efisien, dan transparan.
Misni berharap penerapan pedoman tersebut dapat menekan kesalahan dan koreksi berulang dalam dokumen perencanaan serta penganggaran.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni meminta pemerintah daerah menyusun APBD secara sehat dan realistis.
Fatoni menilai kesamaan pemahaman antar-pihak menjadi kunci untuk mencegah kesalahan dalam penyusunan anggaran.
“Dalam upaya menyusun APBD yang sehat, kita harus menyelaraskan pemahaman antara seluruh pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan sehingga menjadikan APBD tidak sehat,” ujar Fatoni.
Editor: Yuli
