Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadapi langsung berbagai sorotan mahasiswa dan pemuda dalam dialog terbuka di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026). Mereka membahas pembangunan Pasar Induk Jodoh, perkara hukum yang menyeret pengembang, reklamasi Teluk Tering, hingga prioritas tenaga kerja lokal.
Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam menyampaikan sejumlah aspirasi dalam pertemuan tersebut. Mereka meminta pemerintah membuka informasi dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Amsakar menyambut kritik tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial. Ia bahkan meminta mahasiswa dan pemuda ikut mengawal kebijakan pemerintah.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar.
Amsakar memastikan Pemko Batam menjalankan revitalisasi Pasar Induk Jodoh sesuai ketentuan. Pemerintah menata aset dan membersihkan legalitas lahan sebelum melanjutkan tahapan proyek.
Pemko Batam juga menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengawal proses tersebut.
Amsakar menegaskan pemerintah sudah membuka lelang sebanyak dua kali secara transparan sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” tegasnya.
Amsakar juga menanggapi sorotan terhadap pihak pengembang yang dikaitkan dengan perkara pidana. Ia meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan perkara hukum yang menjerat individu. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum agar tidak memunculkan persoalan baru.
Amsakar juga membedakan persoalan individu dengan kedudukan badan usaha sebagai entitas hukum. Jika muncul persoalan internal perusahaan, pemegang saham dapat menyelesaikannya melalui mekanisme perusahaan, termasuk rapat umum pemegang saham (RUPS).
Persoalan tenaga kerja lokal turut mendapat perhatian. Amsakar menyiapkan langkah khusus untuk memperbesar peluang warga Batam masuk ke dunia kerja.
Pemko Batam akan menggandeng sejumlah perusahaan melalui nota kesepahaman (MoU). Salah satu poinnya mengatur kuota tenaga kerja lokal untuk kategori pekerjaan tertentu.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” kata Amsakar.
Pemko Batam juga akan mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Amsakar mengarahkan program beasiswa daerah agar mengikuti kebutuhan industri. Pemko Batam menyiapkan pelatihan maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri galangan kapal di Tanjung Uncang dan Kabil.
Sorotan mahasiswa terhadap reklamasi Teluk Tering dan Tanjung Uma juga mendapat jawaban Amsakar.
Ia memastikan pemerintah tidak membahas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) secara sepihak. Tim terpadu ikut mengkaji setiap rencana pemanfaatan ruang laut.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pakar lingkungan, serta akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Amsakar menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian ekosistem, dan ruang hidup masyarakat, terutama nelayan.
Di hadapan mahasiswa dan pemuda, Amsakar juga memaparkan capaian pembangunan Batam.
Pertumbuhan ekonomi Batam naik dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025. Realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target.
Batam juga mencatat IPM sebesar 83,8. Sementara angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar meminta jajarannya tidak berhenti pada capaian tersebut. Ia mendorong pemerintah terus memperbaiki pembangunan dan pelayanan publik.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk menjaga komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan pemuda.
Amsakar menegaskan Pemko Batam tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi. Ia berharap dialog semacam itu terus berjalan agar pemerintah dapat memperbaiki kebijakan sekaligus menjawab kebutuhan warga,
Editor: Bibah
