BI Kepri: Penggunaan QRIS di Kepri Terus Tumbuh

Kamis, 16 April 2026 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyatakan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kepulauan Riau terus meningkat.

Rony menyampaikan hal itu dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama para bupati dan wali kota se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Rony, masyarakat semakin aktif menggunakan pembayaran digital. Peningkatan terlihat dari naiknya volume dan nominal transaksi serta bertambahnya jumlah pengguna dan merchant.

Baca Juga :  Dishub Batam Pasang Seragam Lengkap untuk Juru Parkir Resmi

“Penggunaan QRIS terus tumbuh, baik dari sisi transaksi, pengguna, maupun merchant,” kata Rony.

BI juga memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). BI bersama pemerintah daerah dan perbankan memperluas kanal pembayaran digital serta meningkatkan infrastruktur transaksi non-tunai.

Langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain menjelaskan penilaian indeks ETPD mencakup tiga aspek, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.

Ketiga aspek tersebut mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan transaksi non-tunai.

Baca Juga :  Dubas Batam Juara Pildubas Kepri 2026, Siap Wakili Kepri ke Nasional

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa daerah di Kepri mengalami penurunan skor indeks pada 2025, terutama pada aspek realisasi. Penyebabnya adalah pemanfaatan kanal pembayaran digital yang belum maksimal meskipun infrastrukturnya sudah tersedia.

Selain itu, penilaian Championship TP2DD Sumatera 2025 menggunakan indikator proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen.

Evaluasi juga menunjukkan beberapa indikator masih perlu diperkuat, seperti pelaksanaan HLM, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada pajak dan retribusi daerah.

Editor: Rega

Berita Terkait

Tiga Mantan Pejabat BGN Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Program MBG
Kejagung Geledah Kantor BGN Sehari Setelah Pencopotan Kepala Badan
BPH Migas Ajak Masyarakat Laporkan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Gagalkan Penyelundupan LTJ dan Unsur Radioaktif, Kasum TNI Tinjau Barang Bukti di Batam
Diduga Jual Titik MBG Rp400 Juta, Polisi Usut Dugaan Penipuan SPPG di Batam
Satgas PASTI Hentikan Dugaan Penipuan Investasi CANTVR dan YUDIA
Dikubur di Belakang Rumah, Pembunuh Perempuan Muda di Lingga Ditangkap
OJK Denda Indosaku Rp875 Juta akibat Pelanggaran Penagihan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 01:04 WIB

Tiga Mantan Pejabat BGN Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Program MBG

Kamis, 4 Juni 2026 - 00:52 WIB

Kejagung Geledah Kantor BGN Sehari Setelah Pencopotan Kepala Badan

Senin, 1 Juni 2026 - 03:42 WIB

BPH Migas Ajak Masyarakat Laporkan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Kamis, 28 Mei 2026 - 00:39 WIB

Gagalkan Penyelundupan LTJ dan Unsur Radioaktif, Kasum TNI Tinjau Barang Bukti di Batam

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:31 WIB

Diduga Jual Titik MBG Rp400 Juta, Polisi Usut Dugaan Penipuan SPPG di Batam

Berita Terbaru