BI Kepri: Penggunaan QRIS di Kepri Terus Tumbuh

Kamis, 16 April 2026 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyatakan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kepulauan Riau terus meningkat.

Rony menyampaikan hal itu dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama para bupati dan wali kota se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Rony, masyarakat semakin aktif menggunakan pembayaran digital. Peningkatan terlihat dari naiknya volume dan nominal transaksi serta bertambahnya jumlah pengguna dan merchant.

Baca Juga :  Batam-Malang Jalin Kerja Sama Strategis

“Penggunaan QRIS terus tumbuh, baik dari sisi transaksi, pengguna, maupun merchant,” kata Rony.

BI juga memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). BI bersama pemerintah daerah dan perbankan memperluas kanal pembayaran digital serta meningkatkan infrastruktur transaksi non-tunai.

Langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain menjelaskan penilaian indeks ETPD mencakup tiga aspek, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.

Ketiga aspek tersebut mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan transaksi non-tunai.

Baca Juga :  Telkomsel Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di Empat Kota Sumatera

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa daerah di Kepri mengalami penurunan skor indeks pada 2025, terutama pada aspek realisasi. Penyebabnya adalah pemanfaatan kanal pembayaran digital yang belum maksimal meskipun infrastrukturnya sudah tersedia.

Selain itu, penilaian Championship TP2DD Sumatera 2025 menggunakan indikator proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen.

Evaluasi juga menunjukkan beberapa indikator masih perlu diperkuat, seperti pelaksanaan HLM, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada pajak dan retribusi daerah.

Editor: Rega

Berita Terkait

Pemko Batam Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi 4,75 Persen
Investasi Batam Semester I 2026 Tembus Rp29,89 Triliun, Tumbuh 62,75 Persen
Telkom Raih Lestari Award 2026 Berkat Program Pengembangan Talenta Digital
BatamFast Resmikan Counter Baru, Perkuat Layanan Penyeberangan Batam-Singapura
Pemko Batam Libatkan RT/RW Dongkrak Kepatuhan Pajak Kendaraan
Tingkatkan Layanan Publik, Amsakar Resmikan Gedung Arsip dan Musala PN Batam
Amsakar-Li Claudia Apresiasi Sinergi PLN Batam dan Altiva, Perkuat Ekosistem Data Center di Batam
Pemko Batam Matangkan RPBD, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 23:33 WIB

Pemko Batam Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi 4,75 Persen

Rabu, 29 Juli 2026 - 23:23 WIB

Investasi Batam Semester I 2026 Tembus Rp29,89 Triliun, Tumbuh 62,75 Persen

Rabu, 29 Juli 2026 - 22:56 WIB

Telkom Raih Lestari Award 2026 Berkat Program Pengembangan Talenta Digital

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:30 WIB

BatamFast Resmikan Counter Baru, Perkuat Layanan Penyeberangan Batam-Singapura

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:18 WIB

Pemko Batam Libatkan RT/RW Dongkrak Kepatuhan Pajak Kendaraan

Berita Terbaru