Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pemerintah membangun Indonesia dari desa untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Yandri menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI di Aston Hotel Batam, Selasa (20/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Yandri mengapresiasi APKASI yang melibatkan Kementerian Desa dalam forum strategis tersebut. Ia menilai Rakernas menjadi momentum memperkuat arah pembangunan desa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Yandri menegaskan perubahan paradigma pembangunan desa. Jika sebelumnya desa hanya menjadi objek, kini desa berperan sebagai subjek utama pembangunan.
Selanjutnya, Yandri memaparkan sejumlah program unggulan Kementerian Desa. Ia menyebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang menjadi penggerak desa ekspor dan desa wisata. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah kabupaten karena setiap daerah memiliki potensi berbeda.
Selain itu, Yandri mendorong pengembangan desa tematik, mulai dari desa wisata, desa ekspor, desa perikanan, desa peternakan, hingga desa pertanian. Pemerintah memperkuat program tersebut melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Untuk mendukung percepatan, Yandri menekankan pentingnya data desa yang akurat. Ia memastikan Kementerian Desa siap memfasilitasi desa melalui permodalan, pemasaran, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), Kementerian Desa telah menyalurkan bantuan ke ribuan desa. Program ini juga melahirkan desa ekspor, salah satunya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengekspor kopi ke Australia.
Sementara itu, Yandri menegaskan pemerintah tidak memangkas Dana Desa. Pemerintah justru mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaannya agar lebih tepat sasaran.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan ketentuan minimal 20 persen keuntungan dikembalikan ke desa sebagai aset desa.
Ke depan, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi nasional bersama para bupati dari daerah dengan desa tertinggal. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
“Dengan kebijakan yang tepat dan pengawalan yang kuat, desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Yandri.
Editor: Yuli
