Mentan dan Barantin Tindak Tegas Masuknya Komoditas Pertanian Ilegal di Kepri

Senin, 19 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Barantin Sahat Simatupang  mendampingi Mentan RI, Amran Sulaiman, meninjau penindakan komoditas pertanian ilegal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Foto: Istimewa

Kepala Barantin Sahat Simatupang  mendampingi Mentan RI, Amran Sulaiman, meninjau penindakan komoditas pertanian ilegal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Foto: Istimewa

Lebih dari 700 ton beras hasil penindakan diamankan oleh Badan Karantina Indonesia (Barantin). Sebagian besar beras telah dilelang sesuai ketentuan hukum pidana karena mudah rusak. Hasil lelang disetorkan ke kas negara dan digunakan sebagai bukti di persidangan. Sementara itu, sejumlah barang bukti lain masih dalam proses hukum dan pengembangan perkara.

Kepala Barantin Sahat Simatupang  mendampingi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, meninjau penindakan komoditas pertanian ilegal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Komoditas beras ilegal masuk melalui jalur perairan Kepri tanpa dokumen karantina.

 Selain beras, petugas menahan bawang merah, cabai kering, gula, dan bawang putih yang masuk tanpa memenuhi persyaratan karantina.

Baca Juga :  Melalui SIDIA, Pemko Batam Buka Pendaftaran Kerja Sama Media

Sahat menegaskan, penindakan ini menunjukkan peran strategis karantina dalam memastikan setiap komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan. Langkah ini mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit yang mengancam keamanan pangan.

“Penegakan aturan karantina bukan sekadar penindakan hukum, tetapi melindungi petani, pelaku usaha yang patuh, dan menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional. Barantin terus memperkuat sinergi dengan Kementan, Bea dan Cukai, dan instansi terkait agar lalu lintas komoditas berjalan sesuai aturan, sekaligus mendukung stabilitas dan ketahanan pangan,” jelas Sahat.

Menteri Pertanian menekankan, lalu lintas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam produksi pangan nasional dan kesejahteraan jutaan petani. “Tindak tegas hingga ke akarnya agar swasembada pangan tidak terganggu. Jangan sampai terjadi lagi,” tegas Amran.

Baca Juga :  Ungkap 98 Kasus dan Tegakkan Ketertiban Lalu Lintas Sepanjang 2025

Sahat juga mengapresiasi seluruh instansi yang terlibat, termasuk Bea Cukai, aparat penegak hukum, TNI AL, Polair, dan pemerintah daerah, atas kolaborasi pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina di perairan Kepulauan Riau.

Barantin berharap, penguatan sistem perkarantinaan dapat mendukung Asta Cita Presiden RI, mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan komoditas karantina. Dengan begitu, kualitas dan keamanan komoditas yang beredar di pasar dapat terjamin.

Editor: Diki

Berita Terkait

Rona Rasa Nusantara Jadi Sajian Reguler Setiap Sabtu di Aston Nagoya
Amsakar Dorong GMPP Jadi Jembatan Masyarakat Pesisir dan Pemerintah
Warga Batam Disebut Berada di Penampungan Kamboja, Pemko Turun Tangan
XLSMART Perkuat Konektivitas Global Indonesia Lewat CANDLE Cable System
Pemko Batam-APINDO Perkuat Serapan Tenaga Kerja Lokal, 30 Perusahaan Siap Alokasikan 20 Persen
Amsakar Puji Kesiapsiagaan TNI AU Jaga Udara Batam
Amsakar: Inovasi Pemerintahan Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat
Pemko Batam Beri Masukan untuk Penguatan Tata Kelola BUMD

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 21:54

Rona Rasa Nusantara Jadi Sajian Reguler Setiap Sabtu di Aston Nagoya

Sabtu, 12 September 2026 - 21:43

Amsakar Dorong GMPP Jadi Jembatan Masyarakat Pesisir dan Pemerintah

Sabtu, 12 September 2026 - 21:32

Warga Batam Disebut Berada di Penampungan Kamboja, Pemko Turun Tangan

Jumat, 11 September 2026 - 21:18

XLSMART Perkuat Konektivitas Global Indonesia Lewat CANDLE Cable System

Jumat, 11 September 2026 - 20:54

Pemko Batam-APINDO Perkuat Serapan Tenaga Kerja Lokal, 30 Perusahaan Siap Alokasikan 20 Persen

Berita Terbaru

Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026). (Enji/DISKOMINFO KEPRI)

Daerah

Kemenkes Dorong Kepri Percepat Temuan Kasus TBC

Sabtu, 12 Sep 2026 - 22:06