Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026). Forum ini membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan arah pembangunan Kepri harus terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berdampak bagi masyarakat,” kata Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah juga menambah program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu serta memperkuat pendidikan vokasi.
Pemprov Kepri juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar kualitas pendidikan semakin baik.
Di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan melalui program beasiswa kedokteran, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta perluasan jaminan kesehatan daerah.
Pemprov Kepri juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah melanjutkan program subsidi margin bunga nol persen untuk pelaku usaha serta memperkuat dukungan bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperluas layanan dasar masyarakat.
Pemprov Kepri melanjutkan program listrik desa “Kepri Terang”, memperluas penyediaan air bersih, serta menata kawasan permukiman.
Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Program jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal terus diperluas.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat yang berperan dalam pelayanan publik.
Di bidang budaya, Pemprov Kepri melanjutkan revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Ansar juga memaparkan capaian pembangunan daerah. Prevalensi stunting di Kepri turun menjadi 15 persen, sedangkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98,43 persen sehingga Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama.
Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kinerja pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai menunjukkan capaian positif di tingkat nasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen dan menempati peringkat keempat nasional. Inflasi juga tetap terkendali di angka 3,54 persen.
Bima juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 17,36 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kepri turun dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga mencapai 80,53, termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Menurut Bima, Kepri memiliki kapasitas fiskal yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan transfer pemerintah pusat.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Bima juga menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan program berjalan baik, mulai dari rantai pasok, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan bagi program MBG.
Bima menegaskan Musrenbang harus menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Musrenbang tidak boleh sekadar formalitas. Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah serta mampu menjawab tantangan ke depan,” tegasnya.
Di akhir acara, Pemprov Kepri menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Editor: Bibah
