Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau menunjukkan progres positif. Meski begitu, percepatan masih dibutuhkan untuk memenuhi target nasional.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura memimpin Rapat Evaluasi MBG di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi, Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, sejumlah Kepala OPD, serta pimpinan Forkopimda.
Rapat juga diikuti perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepri secara luring dan daring, termasuk Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole dan Wakil Bupati Anambas Raja Bayu Febri Gunadian.
Rika Azmi menyampaikan, hingga 2 Februari 2026, 199 dari 303 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Namun, hanya 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sisanya masih dalam proses pengajuan.
“SLHS penting untuk menjamin keamanan pangan penerima manfaat,” tegas Rika. Ia menambahkan, pengurusan SLHS terkendala pengujian sampel yang hanya bisa dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam.
Selain itu, sejumlah dapur SPPG belum memenuhi standar sanitasi, operasional dapur belum sepenuhnya sesuai SOP, dan tenaga ahli gizi terbatas. “Ahli gizi krusial untuk menjaga kualitas menu dan asupan gizi,” jelasnya.
Rika menuturkan, 15 SPPG di wilayah terpencil sudah menjalani appraisal, dan 46 SPPG lainnya akan menyusul. Ia juga menyoroti pemanfaatan bahan pangan lokal, khususnya potensi pangan laut Kepri, yang masih belum optimal.
“Kita dorong semua SPPG menggunakan bahan lokal agar MBG lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepri, Syarti Widya, menegaskan komitmen mendukung percepatan MBG. “Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar program berjalan efektif dan merata,” katanya.
Syarti berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar sarana, higienitas, dan menu agar MBG memberikan dampak nyata bagi kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda.
Editor: Yuli
