Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam membenahi tata kelola sampah dari hulu hingga hilir.
Amsakar menyampaikan hal tersebut saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan kajian optimalisasi dan strategi pengangkutan sampah Kota Batam 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4/2026).
FGD menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia sebagai mitra strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Batam. Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, dan Kepala Brida Batam, Efrius, turut mendampingi kegiatan tersebut.
Amsakar menilai persoalan sampah di Batam semakin kompleks. Karena itu, Pemko Batam menggandeng tenaga ahli untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah menjadi prioritas kami. Kami memulai penanganannya dengan kajian akademik agar solusi yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Data organisasi perangkat daerah (OPD) mencatat volume sampah Batam mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari. Sementara luas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 49 hektare yang terbagi dalam beberapa zona.
Pemko Batam menyiapkan rencana pemanfaatan lahan TPA yang belum tergarap untuk pembangunan waste to energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Amsakar juga mendorong keterlibatan pihak ketiga untuk memperkuat layanan pengangkutan sampah.
“Kerja sama dengan pihak ketiga memberi standar layanan yang jelas. Jika pelayanan tidak optimal, kami dapat segera melakukan evaluasi,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, Amsakar meminta tim ahli mengkaji teknologi insinerator plasma tanpa emisi yang telah digunakan di Yogyakarta. Ia menilai teknologi tersebut berpotensi menjadi solusi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan efisien.
Selain itu, Amsakar juga menyoroti praktik pengelolaan sampah di Jakarta Barat yang melibatkan RT dan RW dalam pengangkutan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Ia berharap kajian Brida bersama tim ahli menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.
“Saya minta tim memperkuat data dengan melibatkan OPD teknis agar kebijakan yang kami ambil benar-benar menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Batam,” tutupnya.
