Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. Program ini menjawab tantangan inflasi pangan yang makin kompleks akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan pola musiman komoditas.
BI tidak hanya fokus menahan harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat pasokan secara struktural. BI mengembangkan klaster pangan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan petani, dan mempererat sinergi dengan pemerintah daerah.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan hal itu dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
BI mencatat inflasi nasional 2025 sebesar 2,92 persen (yoy), masih dalam sasaran 2,5±1 persen. Kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi pangan berhasil menjaga stabilitas sepanjang tahun.
Namun, pada Januari 2026 inflasi naik menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kenaikan harga pangan bergejolak. Karena itu, pemerintah dan BI harus memperkuat pengendalian agar inflasi pangan tetap di kisaran 3–5 persen.
Pertama, pemerintah meningkatkan produksi hortikultura dengan menggunakan bibit tahan cuaca, menerapkan teknologi adaptif, dan mengatur pola tanam terkoordinasi antarwilayah.
Kedua, pemerintah memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah dengan meningkatkan efisiensi logistik dan mengoptimalkan Kerja Sama Antardaerah (KAD) bersama BUMN logistik.
Ketiga, pemerintah memperkuat sinergi pusat dan daerah dengan memanfaatkan data neraca pangan serta mendorong BUMD pangan berperan sebagai offtaker.
“Kolaborasi pusat dan daerah, kementerian, pelaku usaha, dan DPR menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Ricky.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong inovasi digital untuk mendukung ketahanan pangan. Pemprov Sumsel mengembangkan aplikasi SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh.
Pemerintah pusat juga memberi apresiasi kepada Sumsel sebagai sentra produksi pangan dan produsen beras terbesar ketiga nasional. Presiden RI menganugerahkan Satyalancana Wira Karya atas kontribusi Sumsel dalam mendukung swasembada pangan 2025.
GPIPS menggantikan dan memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan program. Dalam Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatera, peserta menyepakati tiga langkah.
Pertama, pemerintah memperkuat stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan melalui operasi pasar dan penguatan distribusi regional.
Kedua, pemerintah mengantisipasi cuaca ekstrem dengan memperkuat produksi berbasis adaptasi iklim serta melindungi usaha tani dan pascapanen.
Ketiga, pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana melalui penguatan satuan tugas terkait.
GPIPS Sumatera 2026 membuka rangkaian GPIPS Nasional yang akan berlangsung di Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Panitia juga menggelar dialog dengan petani dan UMKM, menyerahkan bantuan sarana pertanian, memfasilitasi business matching perbankan, dan melepas truk komoditas KAD.
Ke depan, BI dan pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, menekan disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mitigasi risiko cuaca dan efisiensi logistik pangan.
Editor: Bibah
