Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad memimpin langsung rapat tersebut. Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat Pemko Batam turut hadir.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Agung Yudha Wibowo bersama tim Satgas Korsup Wilayah I hadir sebagai narasumber.
Amsakar menegaskan Pemko Batam terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia juga mengapresiasi pendampingan KPK dalam penguatan integritas pemerintahan daerah.
Menurutnya, dukungan KPK penting bagi Batam yang berkembang sebagai daerah tujuan investasi.
Amsakar menjelaskan posisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang juga menjabat ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam membuka peluang sinkronisasi kebijakan.
“Kami ingin memperkuat sinkronisasi kebijakan, terutama dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan lahan agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Amsakar juga memaparkan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Pemko Batam yang mencapai nilai 94,21 pada 2025.
Meski demikian, Pemko Batam tidak berhenti pada capaian tersebut. Pada 2026, pemerintah akan fokus meningkatkan kualitas implementasi pencegahan korupsi.
Pemko Batam akan memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini.
Agung Yudha Wibowo mengapresiasi langkah Pemko Batam dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ia menilai Batam memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Ini sangat mungkin jika tata kelola terus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan KPK akan terus mendorong upaya pencegahan dan penindakan korupsi di daerah melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
Rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam itu diisi diskusi antara KPK dan jajaran Pemko Batam serta melibatkan instansi terkait seperti BPN dan BP Batam.
Melalui sinergi tersebut, Batam diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta memperkuat posisinya sebagai kawasan investasi yang kompetitif.
Editor: Bibah
