Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (GMPP) Kota Batam aktif menjembatani kepentingan masyarakat pesisir dengan pemerintah di tengah pesatnya pembangunan daerah.
Amsakar menyampaikan hal itu saat menghadiri Pengukuhan Pengurus GMPP Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Amsakar, karakter Batam sebagai daerah maritim membuat pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada wilayah pesisir.
“Pemerintah tidak bisa bekerja atas maunya pemerintah saja, tetapi mesti ada penglibatan dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya,” kata Amsakar.
Amsakar menegaskan, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan pembangunan secara sepihak. Setiap program harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan.
Ia mengakui setiap pembangunan membawa konsekuensi. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat perlu mencari cara untuk menekan dampak tersebut sekaligus memastikan masyarakat terdampak tetap mendapat perhatian.
“Mau dia bernama nelayan, mau dia bernama petani, mau dia bernama masyarakat tempatan, bagaimana konsekuensi itu diminimalisir, bagaimana agar konsekuensi itu dibantu mencari jalan terbaiknya,” ujarnya.
Amsakar menilai masyarakat pesisir bukan hanya nelayan. Petani dan masyarakat tempatan yang bergantung pada ruang hidup serta sumber daya pesisir juga masuk dalam kelompok yang harus mendapat perhatian.
Karena itu, Amsakar meminta GMPP tidak berhenti sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat peduli pesisir. GMPP harus turun ke lapangan, menyerap aspirasi, memetakan persoalan, dan ikut mencari solusi.
Ia menilai GMPP memiliki posisi strategis karena dapat membawa persoalan masyarakat kepada pemerintah secara konstruktif. Sebaliknya, organisasi tersebut juga dapat membantu masyarakat memahami arah dan kebijakan pembangunan.
“GMPP” diharapkan menjadi ruang kolaborasi agar pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan persoalan pesisir secara bersama.
Ketua GMPP Provinsi Kepulauan Riau Edi Sofyan mengatakan organisasi tersebut lahir dari kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di kawasan pesisir dan laut.
Ia menyebut isu eksploitasi laut di Tanjungpinang sebagai salah satu persoalan yang mendapat perhatian. Menurut Edi, persoalan pesisir tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan keberlangsungan mata pencaharian.
“Batam sebagai daerah kepulauan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat memiliki masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat erat dengan laut. Kondisi ini membuat keberadaan GMPP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Edi menegaskan GMPP akan mengadvokasi hak masyarakat pesisir, terutama agar mereka tetap memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan mendapat perlindungan di tengah perubahan akibat pembangunan.
GMPP juga membuka ruang kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi itu akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk memperkuat ekonomi agar masyarakat semakin mandiri dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Editor: Difky
