Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia menilai program tersebut penting untuk meningkatkan derajat kesehatan sekaligus kualitas sumber daya manusia di Kepri.
Ansar menegaskan Pemprov Kepri terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan. Tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen, melampaui batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Cek Kesehatan Gratis di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Ansar mengakui pelaksanaan CKG di Kepri masih membutuhkan percepatan. Karena itu, ia meminta bupati dan wali kota memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan kondisi geografis kepulauan sebagai alasan untuk memperlambat program.
“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Menurut Ansar, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas kesehatan secara berkala agar target dapat tercapai.
Ansar juga mendorong perubahan pendekatan pembangunan kesehatan. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan, tetapi harus memperbesar upaya promotif dan preventif.
Selain CKG dan penanganan TBC, ia menyoroti stunting dan imunisasi sebagai indikator yang perlu terus mendapat perhatian.
Untuk stunting, Ansar menyebut hasil E-PPGBM menunjukkan angka sekitar 3 persen. Sementara survei SSGI masih mencatat angka sekitar 15 persen.
Perbedaan tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya intervensi dan evaluasi berkelanjutan agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat sekaligus mampu menentukan langkah penanganan yang tepat.
Pemprov Kepri mendorong pencegahan stunting melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan layanan kesehatan sejak masa kehamilan.
Ansar menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kesadaran kesehatan. Ia meminta PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat ikut menyebarkan edukasi kesehatan.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga menempatkan kader posyandu sebagai ujung tombak untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ansar berharap dukungan pemerintah pusat mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Kepri. Ia bahkan menargetkan Kepri dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Linda Benyamin Paulus, Plt Direktur Penyakit Menular sekaligus Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr Sumarjaya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Neni Dwiyanna Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, bupati/wali kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan rumah sakit, kepala dinas kesehatan, camat, lurah, serta kader posyandu.
Editor: Bibah
