Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Batam.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam perencanaan, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Grand Mercure Batam Centre, Kamis (5/3/2026).
Ia berharap berbagai masukan, kritik, dan saran dalam forum tersebut dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan akhir RKPD 2027 sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Amsakar menjelaskan, Batam memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan.
Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang mencakup 454 pulau dan jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, Batam menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemerintah Kota Batam juga berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional sekaligus memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya serta menjadi pusat investasi dan pariwisata.
Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat, didorong oleh pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa serta iklim investasi yang terus dijaga pemerintah.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Batam juga mengalami penurunan. Pada 2024 angka kemiskinan tercatat 4,85 persen, kemudian turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menunjukkan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai memberikan hasil,” ujarnya.
Editor: Yuli
