Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
“Kami terus menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret dan tepat sasaran, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Misni, Kamis (30/4/2026).
Misni menilai peran perempuan di Kepri semakin strategis, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat dukungan agar perempuan semakin berdaya dan mandiri.
“Perempuan Kepri memiliki potensi besar. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pemprov Kepri, kata dia, terus memperkuat regulasi serta layanan pendampingan di tingkat daerah.
“Kami memperkuat sistem perlindungan agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” tambahnya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi Misni dalam talk show Peringatan Hari Kartini 2026 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Kepri.
Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, membuka langsung kegiatan tersebut dari Jakarta. Talk show mengangkat tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
Dalam kesempatan itu, Arifah menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperjuangkan hak perempuan.
“Semangat Kartini harus hadir dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
“Kita membutuhkan komitmen bersama agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan optimal serta kesempatan yang adil,” katanya.
Arifah turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan, dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas.
“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Editor: Bibah
