Batam Bersiap Hadapi Nataru 2025-2026, sesuai Arahan Mendagri

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Strategis pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pengendalian inflasi, serta persiapan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Foto: Diskominfo Batam

Strategis pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pengendalian inflasi, serta persiapan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Foto: Diskominfo Batam

Batam, metroposid.com: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, melalui konferensi daring pada Kamis (11/12/2025), kemarin.

Rakornas tersebut membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, pengendalian inflasi, serta persiapan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Usai mengikuti rakor, Sekda Firmansyah menjelaskan sejumlah arahan Mendagri yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan kebakaran, yang diprediksi meningkat akibat cuaca ekstrem.

“Mendagri mengingatkan bahwa kesiapsiagaan harus diperkuat. Setiap kecamatan wajib memiliki minimal satu pos dan dua unit mobil pemadam kebakaran, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018,” ujar Firmansyah. Berdasarkan data nasional tahun 2024, telah tersedia 1.009 pos dan 14.574 unit mobil pemadam kebakaran di daerah.

Baca Juga :  HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas, Guntur Sakti: Trantibumlinmas Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan

Firmansyah menambahkan, pemerintah daerah juga diminta melakukan langkah preventif, antara lain pemeriksaan rutin terhadap gedung berisiko tinggi kebakaran serta memastikan kelayakan sarana proteksi kebakaran. Penerbitan izin mendirikan bangunan juga harus lebih selektif melalui penilaian tingkat risiko.

Di bidang pengendalian harga, Mendagri menekankan perlunya langkah antisipasi menghadapi tekanan inflasi menjelang Nataru. “Daerah diminta memantau komoditas pangan yang rawan naik harga, menjaga kelancaran distribusi, dan memastikan stok tetap aman. Inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor,” kata Firmansyah.

Ia juga menyampaikan arahan Mendagri terkait larangan sementara bagi kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar daerah maupun ke luar negeri hingga 15 Januari 2026. Kebijakan ini diambil demi memastikan kepala daerah berada di lokasi dan siap mengantisipasi kondisi darurat akhir tahun.

Baca Juga :  Pemko Batam Gelar Salat Istisqa Senin Pagi di Dataran Engku Putri

“Ini untuk memastikan kepala daerah benar-benar siaga. Keberadaan pimpinan sangat penting dalam mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi situasi mendesak,” ujar Firmansyah.

Lebih lanjut, Firmansyah menguraikan bahwa Mendagri menekankan pentingnya sinergi seluruh tingkatan pemerintahan dalam menghadapi periode libur Nataru. Peningkatan mobilitas masyarakat, potensi kepadatan di kawasan wisata, risiko bencana, dan kebutuhan layanan publik harus diantisipasi dengan koordinasi erat antara Pemda dan Forkopimda.

Sebagai penutup, Firmansyah menyampaikan instruksi Mendagri agar daerah segera menyusun Rencana Operasi Terpadu Nataru yang meliputi aspek pengamanan, kebencanaan, stabilitas pangan, serta kesiapan layanan publik.

“Rencana operasi ini sangat penting sebagai pedoman bersama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.

Editor: Yuli

Berita Terkait

Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum
BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri
Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital
Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan
Sensus Ekonomi 2026 di Kepri Dimulai, Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana
Kepri dan Kementerian P2MI Bangun Ekosistem Pekerja Migran Berkualitas
Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pelayanan Humanis bagi Pekerja Migran
Pemprov Kepri Raih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Utama dari BKN
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:35 WIB

Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 23:22 WIB

BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri

Jumat, 19 Juni 2026 - 01:16 WIB

Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital

Selasa, 16 Juni 2026 - 21:20 WIB

Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan

Senin, 15 Juni 2026 - 17:15 WIB

Sensus Ekonomi 2026 di Kepri Dimulai, Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana

Berita Terbaru