Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat sinergi untuk membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, kompeten, dan terlindungi dari hulu hingga hilir.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian P2MI, Pemprov Kepri, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, dan Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia yang berdaya saing global sekaligus mendapatkan pelindungan optimal sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam mencetak pekerja migran yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
“MOU ini menjadi langkah bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker dan siap bersaing di tingkat global,” kata Mukhtarudin.
Ia mengatakan pemerintah terus mendorong penempatan pekerja migran pada sektor formal dan profesional sesuai arahan Presiden.
“Ke depan, kita fokus menyiapkan pekerja migran yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi. Saat ini sudah banyak pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” ujarnya.
Mukhtarudin menilai posisi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura menjadi modal besar dalam mengembangkan program pekerja migran yang profesional dan berdaya saing.
“Kepri memiliki banyak keunggulan sebagai daerah perbatasan. Karena itu sinergi ini sangat penting untuk membangun ekosistem pekerja migran secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut wilayah Kepri memiliki potensi geoekonomi yang besar karena berada di jalur perdagangan internasional. Namun, posisi strategis tersebut juga menghadirkan tantangan berupa kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran ilegal.
“Kepri memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Di sisi lain, wilayah ini juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan narkotika,” ujar Ansar.
Ansar mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, dan berbagai instansi terkait dalam mencegah serta menindak praktik-praktik ilegal tersebut.
Ansar juga menilai kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja Kepri yang mampu bersaing di pasar global.
“Kami memiliki perguruan tinggi vokasi yang berkualitas. Kerja sama ini akan memperkuat penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional,” ujarnya.
Menurut Ansar, Pemprov Kepri terus mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk mendukung kebutuhan industri dan investasi yang berkembang pesat.
“Sekitar 70 persen pengembangan pendidikan menengah kami arahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi di Kepri,” katanya.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI akan fokus pada dua agenda utama, yakni peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sistem pelindungan pekerja migran yang humanis dan akuntabel.
Kerja sama itu juga mencakup pembentukan Migrant Center, harmonisasi standar kompetensi, sertifikasi, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri.
Editor: Bibah
