Sensus Ekonomi 2026 di Kepri Dimulai, Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana

Senin, 15 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyaksikan petugas pendataan Sensus Ekonomi 2026 menempelkan stiker di kediamannya di Jalan Peralatan, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026). Gubernur Ansar menjadi responden perdana sensus yang akan dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Foto: Diskominfo Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyaksikan petugas pendataan Sensus Ekonomi 2026 menempelkan stiker di kediamannya di Jalan Peralatan, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026). Gubernur Ansar menjadi responden perdana sensus yang akan dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Foto: Diskominfo Kepri

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (15/6/2026). Pendataan berskala nasional ini berlangsung hingga 31 Agustus 2026 untuk memotret kondisi terkini perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus tersebut. Petugas BPS melakukan pendataan langsung di kediaman Ansar di Jalan Peralatan, Tanjungpinang. Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, turut mendampingi proses pendataan.

Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memperbarui data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di daerah maupun nasional.

Menurut Toto, pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga. Seluruh pelaku ekonomi, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga perusahaan besar akan menjadi bagian dari sensus.

“BPS sebelumnya mencatat sekitar 197 ribu unit usaha di Kepulauan Riau. Melalui sensus ini, kami akan memperbarui data tersebut untuk mengetahui jumlah usaha yang masih aktif dan kondisi terkininya,” ujar Toto.

Baca Juga :  Pemprov Kepri Siapkan Anggaran Rp3,54 Triliun untuk 34 OPD

Ia menjelaskan, pendataan juga mencakup pedagang keliling, pekerja mandiri, hingga pelaku usaha digital seperti kreator konten yang memperoleh pendapatan dari berbagai platform digital.

Untuk memastikan kualitas data, BPS menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital. Melalui dashboard monitoring, kinerja petugas lapangan dapat dipantau secara real time.

BPS juga menggunakan aplikasi FASIH yang memungkinkan seluruh data hasil pendataan dipantau langsung guna mengukur progres dan kualitas pekerjaan petugas.

“Dari aplikasi ini kami dapat melihat capaian target pendataan sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan,” kata Toto.

Selain itu, BPS Kepri menerapkan program Satu Pegawai Satu SLS (SPSS). Melalui program ini, setiap pegawai BPS bertanggung jawab mengawal satu wilayah pendataan untuk memastikan target sensus tercapai.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan petugas lapangan, tetapi juga seluruh pegawai BPS yang terlibat dalam pendampingan dan monitoring,” tambahnya.

Baca Juga :  Pemprov Kepri Perkuat Sinergi Bangun Desa Bersama Kejati dan Abpednas

Setiap rumah tangga yang telah didata akan ditempeli stiker Sensus Ekonomi 2026 sebagai penanda pendataan selesai dilakukan.

Gubernur Ansar Ahmad mengajak masyarakat Kepulauan Riau berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar, jujur, serta lengkap.

Menurut Ansar, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau mendukung Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus dan berikan data yang benar serta lengkap karena data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Ansar.

Petugas sensus akan melakukan pendataan terhadap rumah tangga dan berbagai jenis usaha di seluruh wilayah Kepulauan Riau hingga 31 Agustus 2026. Hasil sensus nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Editor: Difky

Berita Terkait

Wagub Kepri Tinjau Renovasi RSUD RAT, Rp19,98 Miliar Digelontorkan
Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum
BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri
Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital
Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan
Kepri dan Kementerian P2MI Bangun Ekosistem Pekerja Migran Berkualitas
Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pelayanan Humanis bagi Pekerja Migran
Pemprov Kepri Raih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Utama dari BKN

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 20:17

Wagub Kepri Tinjau Renovasi RSUD RAT, Rp19,98 Miliar Digelontorkan

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:35

Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 23:22

BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri

Jumat, 19 Juni 2026 - 01:16

Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital

Selasa, 16 Juni 2026 - 21:20

Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan

Berita Terbaru

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, jalan santai bersama ribuan warga dalam acara Senam Sehat dan Jalan Santai Batu Ampar 2026 di Taman Pacific Hotel Batam, Kecamatan Batu Ampar, Minggu (13/9/2026). Foto: Humas Diskominfo Batam

Batam

Amsakar Ajak Warga Batu Ampar Jaga Kekompakan

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:09