Kabar Gembira untuk UMK: BPJPH Buka 1,35 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2026

Minggu, 4 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kabar gembira di awal tahun 2026 ini bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI Tahun 2025. Foto: Istimewa

Kabar gembira di awal tahun 2026 ini bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI Tahun 2025. Foto: Istimewa

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia mendapat kabar gembira di awal tahun 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan total 1,35 juta sertifikat.

Program ini memudahkan UMK memperoleh sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (Self Declare) tanpa biaya sepeser pun. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa program SEHATI adalah bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dan upaya meningkatkan daya saing UMK, baik di pasar domestik maupun global.

“Alhamdulillah, mulai hari ini para pelaku UMK bisa mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis. Bagi UMK yang memenuhi kriteria self declare, segera manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Haikal dalam siaran pers, Sabtu (3/1/2026).

Baca Juga :  Wamendagri Minta Pendataan dan Pemulihan Infrastruktur di Padang Dipercepat

Haikal juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas terwujudnya program SEHATI 2026. Program ini menjadi afirmasi pemerintah dalam memperkuat sektor UMK, yang memegang peran penting bagi perekonomian nasional.

Program SEHATI menawarkan sejumlah keuntungan bagi UMK. Pertama, pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari lebih dari 111 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, seluruh proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal dilakukan tanpa biaya. Selain itu, sertifikasi halal membantu UMK menjadi lebih tertib administrasi dan menambah nilai ekonomi produk, sehingga meningkatkan daya saing dan omzet usaha.

Baca Juga :  Panen Raya Karawang, Presiden Apresiasi Jasa Insan Pertanian

“Dengan bersertifikat halal, UMK kita menjadi lebih tertib halal. Ini kunci untuk menjadikan Indonesia pusat halal dunia,” tegas Haikal.

Untuk mengoptimalkan program, BPJPH berkoordinasi dengan Balai dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia. Panduan lengkap SEHATI 2026 dapat diunduh melalui bpjph.halal.go.id. Sumber InfoPublik

Editor: Rega

Berita Terkait

Meutya Hafid Ajak ASN Jaga Persatuan, Bukan Sekadar Seremoni
Prasetyo Hadi Ajak Pemuda Lanjutkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Karya
Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam
Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi
Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag
Prabowo Tekankan Kekompakan Kabinet, Kerja Sama Jadi Kunci Kinerja Pemerintahan
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.231 Triliun, OJK Siapkan Empat Strategi Penguatan
Indonesia-Malaysia Perketat Perlindungan Anak di Media Sosial

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:35

Meutya Hafid Ajak ASN Jaga Persatuan, Bukan Sekadar Seremoni

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:28

Prasetyo Hadi Ajak Pemuda Lanjutkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Karya

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:30

Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:14

Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 04:23

Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag

Berita Terbaru