Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus menormalisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Hingga kini, kondisi pasokan BBM di Aceh secara umum aman. Sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meski sejumlah akses jalan terputus akibat longsor. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Wahyudi menyebut BPH Migas memberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode selama masa tanggap darurat. Kebijakan ini bertujuan mencegah kepanikan masyarakat serta memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk pengoperasian genset bantuan pemerintah.
“Di Bener Meriah banyak akses jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor. Karena itu, kami memberikan keringanan pembelian BBM agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dan tidak panic buying,” kata Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan masa tanggap darurat bencana sebanyak empat tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 November–11 Desember 2025, tahap kedua 12–25 Desember 2025, tahap ketiga 26 Desember 2025–8 Januari 2026, dan tahap keempat pada 9–22 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Wahyudi menjelaskan kondisi jalan yang masih dalam perbaikan membatasi kapasitas mobil tangki yang melintas hingga maksimal 8 kiloliter (KL). Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina menerapkan distribusi khusus menggunakan jerigen dan drum yang diangkut kendaraan double cabin 4×4 ke desa-desa terisolasi.
Selain itu, Pertamina menyiapkan suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe ke hub distribusi sementara di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah.
“Kami meninjau langsung Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal. BBM dari Lhokseumawe kami pindahkan dari truk 16 KL ke truk 8 KL, lalu kami distribusikan secara estafet menggunakan jerigen dan drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” ujar Wahyudi.
Sepanjang 2025, kebutuhan Biosolar di Aceh mencapai 428.324 KL, sementara Pertalite mencapai 576.147 KL, termasuk untuk penanganan bencana. Selama bencana akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM meningkat sekitar 8 persen. Meski demikian, realisasi nasional masih berada di bawah kuota, yakni 95–98 persen.
Wahyudi mengapresiasi upaya PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan BBM di Aceh.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi Pertamina atas kerja kerasnya menyalurkan BBM melalui berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara menggunakan pesawat Hercules.
“Keringanan pembelian BBM harus dimanfaatkan dengan baik, dan perlu sosialisasi lanjutan saat masa tanggap darurat berakhir,” ujar Bambang.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Sunardi memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman. Saat ini, stok Biosolar di Integrated Terminal Lhokseumawe mencapai lima hari, sedangkan Pertalite 5,6 hari. Stok tersebut akan bertambah dengan kedatangan kapal BBM dalam waktu dekat.
Sunardi menyebut distribusi estafet mempercepat pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pertamina mengoperasikan delapan unit mobil tangki 16 KL dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai delapan SPBU di kedua wilayah tersebut.
“Saat ini pasokan BBM sudah mencukupi sekitar 85 persen kebutuhan normal di Bener Meriah dan 75 persen di Aceh Tengah. Kami berharap cuaca segera membaik agar jalur distribusi kembali normal,” tutup Sunardi.
Editor: Bibah
