Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, program Sekolah Rakyat masuk Program Strategis Nasional Presiden. Program ini menargetkan keluarga paling tidak mampu, khususnya anak putus sekolah, berisiko putus sekolah, atau belum pernah sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional XVII APKAidi di Aston Hotel Batam, Selasa (20/1/2026).
Sekolah Rakyat berbasis pendidikan berasrama. Program ini dijalankan lewat kerja sama pemerintah pusat dengan bupati, wali kota, dan gubernur. Kepala daerah dianggap paling memahami kondisi warganya karena memiliki data BPS.
“Anak dari keluarga paling tidak mampu menjadi perhatian serius Presiden. Negara hadir melalui Sekolah Rakyat,” kata Saifullah Yusuf.
Saat ini, Sekolah Rakyat beroperasi di 166 lokasi tahun ajaran 2024/2025. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah terus bertambah seiring pembangunan gedung permanen.
Sementara ini, sekolah menggunakan gedung milik pemerintah provinsi atau kementerian, seperti Ketenagakerjaan dan Sosial. Pemerintah mendorong daerah menyiapkan lahan untuk percepatan pembangunan.
“Target Presiden, minimal setiap tahun 100 gedung permanen Sekolah Rakyat dibangun lewat APBN,” tegasnya.
Di Kepulauan Riau, tiga Sekolah Rakyat beroperasi di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang. Kapasitas siswa 50–200 anak, tergantung fasilitas.
Tenaga pendidik direkrut melalui seleksi ketat bersama pemerintah daerah. Seluruh guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan telah menjalani masa adaptasi.
“Awalnya ada tantangan, tapi setelah satu sampai dua bulan guru sudah nyaman. Secara umum, program berjalan baik,” ujarnya.
Meskipun siswa berasal dari latar belakang berbeda, mereka bisa mengikuti sistem pembelajaran berasrama. Sebagian siswa memilih tetap tinggal di sekolah saat libur.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi ruang aman dan harapan baru bagi anak-anak,” tutup Saifullah Yusuf.
Editor: Rega
