Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan perbankan untuk merespons lonjakan aktivitas digital dan meningkatnya kompleksitas usaha bank. OJK menargetkan industri perbankan lebih kuat, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan langsung kebijakan tersebut saat OJK mengikuti The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision dan Senior Official Meeting EMEAP WGBS di Tianjin, Tiongkok, pada 27–29 Januari 2026.
Forum itu mempertemukan otoritas dan bank sentral Asia-Pasifik untuk membahas stabilitas keuangan, risiko baru, daya saing bank, regulasi aset kripto, praktik pengawasan, dan ancaman fraud digital. Dian menegaskan OJK menyesuaikan pola pengawasan dengan perubahan model bisnis dan teknologi perbankan.
OJK memperbarui pendekatan regulasi dan meningkatkan ketajaman supervisi.”Perkembangan industri membuat regulasi makin kompleks. Kami jawab dengan pengawasan yang lebih efektif dan kapabilitas yang lebih kuat,” ujar Dian.
OJK memetakan risiko dari ekspansi layanan digital, variasi produk, percepatan inovasi, serta perkembangan modus penipuan dan pencucian uang. OJK kemudian memperkuat aturan berbasis prinsip kehati-hatian dan memperdalam kontrol risiko di sektor perbankan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, OJK mengadopsi teknologi supervisory technology (suptech) berbasis kecerdasan artifisial dan machine learning. OJK meningkatkan kompetensi pengawas dan mempercepat analisis data pengawasan.
Di saat yang sama, OJK tetap mendorong bank memperluas usaha dan meningkatkan daya saing.OJK juga menjalankan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan untuk mempercepat digitalisasi sektor perbankan. OJK menerbitkan Pedoman Resiliensi Digital dan Pedoman Tata Kelola AI untuk menekan risiko siber dan risiko teknologi.
Dalam pembahasan aset kripto, OJK menyoroti peningkatan kasus penipuan digital dan potensi penyalahgunaan dana ilegal. OJK memperkuat pengaturan, memperketat pengawasan, dan memperluas koordinasi lintas lembaga serta lintas negara.
“Transaksi kripto bersifat lintas batas. Kami dorong kerja sama lintas yurisdiksi agar pengawasan lebih efektif,” tegas Dian.
Editor: Rega
