Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bertajuk Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, memimpin rapat tersebut. Ia mengumpulkan direksi dan komisaris BUMD provinsi serta kabupaten/kota se-Kepri, bersama perangkat daerah terkait.
Nyanyang menegaskan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penguat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta BUMD meningkatkan kinerja secara terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel.
“Standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian, menjadi kunci utama,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemerintah daerah akan kesulitan mengevaluasi kinerja dan menyusun kebijakan strategis.
Nyanyang juga mengaitkan kinerja BUMD dengan target RPJMD Kepri 2025–2029, khususnya indikator return on asset (ROA).
“Jika target ROA tidak tercapai, kinerja pemerintah daerah ikut terdampak. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi sementara, sejumlah BUMD di Kepri masih menghadapi tantangan, termasuk belum tercapainya target ROA.
“Masih ada pekerjaan rumah. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret,” katanya.
Nyanyang mendorong BUMD melakukan pembenahan total, mulai dari tata kelola, efisiensi operasional, hingga penguatan sumber daya manusia.
Ia menekankan penerapan prinsip good corporate governance agar pengelolaan BUMD lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
“BUMD harus dikelola profesional agar mampu memberi kontribusi nyata bagi PAD,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi kontribusi BUMD di tengah tekanan fiskal daerah.
“Kapasitas fiskal tertekan, sementara target pembangunan meningkat. Solusinya, kita harus menyehatkan BUMD agar menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” jelasnya.
Menutup rapat, Nyanyang menegaskan hasil koordinasi ini akan menjadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk opsi restrukturisasi BUMD jika diperlukan.
“Pemerintah daerah siap mengambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.
Editor: Rega
