Pemerintah Kota Batam membentuk Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Tim Cakalang) untuk memangkas rantai birokrasi pengurusan dokumen kapal nelayan di wilayah hinterland.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad meluncurkan Tim Cakalang di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Selasa (22/9/2026). Pada kesempatan itu, Amsakar juga menyerahkan 100 unit mesin ketinting kepada nelayan.
Peluncuran Tim Cakalang ditandai dengan penyerahan SK Wali Kota Batam Nomor 387 Tahun 2026 tentang pembentukan tim lintas instansi tersebut.
Tim Cakalang hadir untuk mendekatkan pelayanan administrasi kapal kepada nelayan. Selama ini, nelayan harus mendatangi sejumlah instansi untuk mengurus berbagai dokumen sebelum mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Amsakar meminta tim tidak berhenti pada peluncuran. Ia menegaskan pelayanan harus berjalan cepat, gratis, dan berkelanjutan.
“Substansi pembangunan itu ada tiga: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan yang membutuhkan. Hari ini kita hadir melaksanakan ketiganya. Melalui Tim Cakalang, kita hadir memotong rantai birokrasi yang rumit agar nelayan mudah mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Amsakar.
Ia juga meminta nelayan memanfaatkan bantuan mesin ketinting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
“Bantuan yang diberikan harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya disimpan. Manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga,” pesannya.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan pembentukan Tim Cakalang berangkat dari rendahnya kepemilikan dokumen resmi kapal nelayan.
Dari 7.224 kapal berkapasitas 0-5 Gross Ton (GT) di Batam, baru sekitar 898 kapal yang memiliki dokumen rekomendasi pembelian BBM resmi dari BPH Migas.
Menurut Yudi, nelayan sebelumnya harus melewati sejumlah tahapan dan mendatangi berbagai instansi. Proses itu mencakup pengurusan surat tukang di kelurahan atau kecamatan, E-Pas Kecil di KSOP Batam dan Tanjungbalai Karimun, Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui PTSP, E-BKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perikanan.
“Tim Cakalang menggabungkan seluruh unsur terkait untuk turun langsung ke pulau-pulau. Nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen ke kota,” kata Yudi.
Pemko Batam menjadwalkan Tim Cakalang turun enam kali sepanjang 2026 ke sejumlah wilayah hinterland, termasuk Pulau Kasu, Pulau Terong, Bulang, dan Galang. Pemerintah menargetkan penerbitan hingga 1.500 surat rekomendasi sampai Desember 2026.
Selain memangkas administrasi, Pemko Batam menyerahkan 100 mesin ketinting senilai sekitar Rp500 juta kepada nelayan Kecamatan Belakang Padang.
Yudi mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui pokok pikiran Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan.
Khusus di Pulau Kasu, sebanyak 50 nelayan penerima bantuan langsung mendapat fasilitasi penerbitan dokumen kapal pada hari yang sama.
Pemko Batam juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris nelayan, bantuan kuota internet gratis dari XL Axiata untuk 10 titik, serta menandatangani komitmen bersama pelayanan nelayan.
Dalam kesempatan itu, Amsakar turut menyampaikan sejumlah program Pemko Batam untuk memperkuat sumber daya manusia dan perlindungan sosial masyarakat.
Program tersebut meliputi seragam sekolah gratis, peningkatan bantuan lansia menjadi Rp400 ribu per orang, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan, serta beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak hinterland dan keluarga kurang mampu.
“Langkah ini selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam untuk membangun dari kelurahan dan desa. Di Batam, kita butuh energi bersama untuk melompat lebih cepat. Mari kita fokus memberi solusi dan memperkuat SDM anak-anak kita agar siap mengisi arus pembangunan Batam ke depan,” kata Amsakar.
Editor: Bibah
