Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam 2026 di Harris Hotel Batam Centre, Senin (27/4/2026). Forum ini mematangkan arah kebijakan sekaligus menyusun roadmap digitalisasi daerah periode 2026–2030.
Amsakar menegaskan, digitalisasi menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan. Ia menilai pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan publik.
“TP2DD harus melahirkan kebijakan konkret dan implementatif. Transformasi digital harus berdampak langsung pada peningkatan PAD,” tegasnya.
Ia mengapresiasi penerapan tapping box dan transaksi non-tunai. Namun, ia meminta inovasi diperluas, terutama pada sektor parkir dan persampahan.
Amsakar menyebut kesiapan masyarakat dan infrastruktur Batam menjadi modal kuat mewujudkan konsep smart city. Ia menekankan pentingnya meninggalkan pola kerja manual.
“Tidak boleh lagi ada pekerjaan manual berulang. Retribusi parkir dan sampah harus berbasis teknologi agar lebih aman, nyaman, dan menutup celah kebocoran,” ujarnya.
Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan HLM 2026 fokus menyusun roadmap P2DD tahap kedua (2026–2030). Dokumen ini akan memperkuat sinergi antar-OPD penghasil agar sistem terintegrasi.
Ia menargetkan pada 2030 seluruh pembayaran pajak dan retribusi terpusat dalam satu saluran terpadu. Target ini diperkuat revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang kini masuk prioritas pembahasan DPRD Batam.
Pemko Batam menandai kegiatan dengan penandatanganan nota komitmen percepatan digitalisasi. Wali Kota juga menyerahkan piagam penghargaan kepada narasumber dari Bank Indonesia Kepri dan Bank Riau Kepri Syariah.
Sekretaris Daerah Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhar, serta jajaran pimpinan OPD turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Editor: Difky
