Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan perlunya skala prioritas dalam menyusun program pembangunan daerah. Penegasan ini menyusul masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Amsakar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).
Ia mengapresiasi kekompakan masyarakat dan para tokoh setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum kecamatan.
Menurut Amsakar, Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus menyeleksi setiap usulan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat luas bagi masyarakat.
“Total kebutuhan pembangunan Batam sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD hanya Rp4,29 triliun. Selisih ini harus kita kelola secara bijak melalui penentuan skala prioritas,” tegasnya.
Amsakar juga memaparkan capaian indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,6 persen dan diproyeksikan menembus 7 persen pada triwulan III 2026.
Realisasi investasi pun melonjak signifikan hingga Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Sementara angka kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menurun dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini hasil kerja bersama. Ada sinergi Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, dan dunia usaha yang turut menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melaju lebih cepat,” ujarnya.
Editot: Diki
