Ansar Targetkan Seluruh OPD Kepri Raih Predikat Informatif pada 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 17:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Ansar menerima Laporan Kinerja Komisi Informasi Kepulauan Riau Tahun 2025 dari Ketua KI Kepri, Arison. Foto: Diskominfo Kepri

Gubernur Ansar menerima Laporan Kinerja Komisi Informasi Kepulauan Riau Tahun 2025 dari Ketua KI Kepri, Arison. Foto: Diskominfo Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri meraih predikat informatif pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026.

Target itu disampaikan Ansar saat menerima audiensi Komisi Informasi (KI) Kepri dan menerima Laporan Kinerja KI Kepri Tahun 2025 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026).

“Kita harus mendorong seluruh OPD mencapai kategori informatif pada 2026. Pelayanan informasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegas Ansar.

Ansar juga mengapresiasi peran KI Kepri yang terus mendorong keterbukaan informasi publik. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan KI menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Pemprov Kepri Gelar Tabligh Akbar Sambut Ramadan

Sementara itu, Ketua KI Kepri Arison mengungkapkan, hasil Monev 2025 menunjukkan capaian keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Dari 151 badan publik yang dievaluasi, hanya 42 yang meraih predikat informatif. Di lingkungan Pemprov Kepri, hanya dua OPD yang berhasil mencapai kategori tersebut.

“Kami berharap lebih banyak badan publik meraih predikat informatif pada 2026,” ujar Arison.

Selain melakukan Monev, KI Kepri juga menangani sengketa informasi publik. Dalam dua tahun terakhir, KI Kepri menyelesaikan 15 dari 19 sengketa yang masuk. Empat sengketa lainnya masih berproses pada 2026.

Arison menilai rendahnya capaian Monev bukan karena badan publik mengabaikan keterbukaan informasi. Banyak instansi masih kesulitan mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai instrumen penilaian.

Baca Juga :  Kadisnaker Kepri: THR Wajib Dibayar Penuh, Tidak Boleh Dicicil

Di sisi lain, efisiensi anggaran membatasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada badan publik. Meski demikian, KI Kepri tetap membuka layanan konsultasi bagi instansi yang ingin meningkatkan kualitas layanan informasi.

“Kami melihat komitmen badan publik terus meningkat. Sejumlah instansi mulai aktif berkonsultasi dan meminta pendampingan,” katanya.

Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua KI Kepri Muhammad Djuhari, anggota Alfian Zainal, Encik Afrizal, Saut Maruli Samosir, Sekretaris KI Kepri A.K. Prambudi, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi, Kabid PLIP Ummil Khasil, dan Kabid Humas Trio Andana.

Berita Terkait

Parade Budaya Nusantara Semarakkan Kemilau Nusantara Kepri 2026
Ansar Dorong Karimun Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Selat Malaka
Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Kesiapsiagaan Darurat SPBU Lewat Simulasi di Aceh Besar
Pemprov Kepri Cetak ASN Digital Lewat Program DIGI-GO Internship
Ansar Matangkan Persiapan Tour de Bintan 2026
Pemko Batam Kirim ASN Ikuti Diklat Penilai Zona Integritas
570 CPNS Kepri Lulus Latsar, Siap Mengabdi dan Layani Masyarakat
Hulubalang LAM Kepri Dikukuhkan, Ansar Minta Jadi Penjaga Marwah Melayu
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 17:27 WIB

Ansar Targetkan Seluruh OPD Kepri Raih Predikat Informatif pada 2026

Minggu, 14 Juni 2026 - 00:41 WIB

Parade Budaya Nusantara Semarakkan Kemilau Nusantara Kepri 2026

Minggu, 14 Juni 2026 - 00:33 WIB

Ansar Dorong Karimun Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Selat Malaka

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:09 WIB

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Kesiapsiagaan Darurat SPBU Lewat Simulasi di Aceh Besar

Jumat, 12 Juni 2026 - 01:00 WIB

Pemprov Kepri Cetak ASN Digital Lewat Program DIGI-GO Internship

Berita Terbaru