Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) untuk mempercepat penuntasan blank spot di wilayah perbatasan. Kedua pihak mengandalkan teknologi satelit dan frekuensi 700 MHz guna memperluas akses internet hingga ke pulau-pulau terluar.
Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto menegaskan pemerintah pusat terus mempercepat pemerataan jaringan digital. Langkah itu bertujuan memperluas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
KomDigi menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Lingga, Natuna, dan Karimun. Telkomsel, XLSMART, serta Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) akan membangun jaringan dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi tersebut mampu menjangkau wilayah lebih luas. Teknologi ini juga mengurangi kebutuhan pembangunan BTS sehingga biaya pembangunan jaringan menjadi lebih efisien.
Selain membangun BTS, KomDigi akan mengoptimalkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), memperkuat jaringan Palapa Ring, dan mengembangkan layanan komunikasi berbasis satelit untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan darat.
Melalui langkah itu, pemerintah menargetkan seluruh 207 titik blank spot di Kepulauan Riau segera menikmati layanan internet broadband.
“Upaya ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mempercepat investasi dan membuka akses digital bagi masyarakat di pulau-pulau terluar,” kata Wayan.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai jaringan internet menjadi fondasi pembangunan di wilayah perbatasan. Menurutnya, konektivitas juga memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Ia mengungkapkan Kepri masih memiliki 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah. Kondisi itu menghambat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Nyanyang menyebut keterbatasan jaringan ikut menghambat pembangunan Sekolah Rakyat dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, ia meminta percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi perhatian bersama.
Pemprov Kepri dan KomDigi juga berkomitmen memperluas akses internet bagi sekitar 78 ribu nelayan di kawasan pesisir. Kehadiran jaringan yang lebih baik diharapkan mendukung pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
“Internet membuat masyarakat di pulau-pulau terluar lebih mudah mengakses layanan negara tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” ujar Nyanyang.
Wayan menambahkan, wilayah Kepri yang didominasi 98 persen lautan membuat pembangunan jaringan menjadi lebih menantang. Untuk mengatasinya, pemerintah menggabungkan teknologi satelit, Direct-to-Device (D2D), dan frekuensi 700 MHz.
“Kami akan memantau pembangunan di setiap lokasi prioritas agar Kepulauan Riau segera terbebas dari blank spot,” katanya.
Editor: Bibah
