Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya menjaga ruang publik, termasuk ruang digital, agar tetap sehat di tengah derasnya arus informasi. Ia mengingatkan ancaman disinformasi, hoaks, dan konten provokatif yang dapat memperuncing polarisasi.
Puan menyampaikan hal itu dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Puan, ruang digital memberi masyarakat akses luas untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mengkritik kebijakan pemerintah maupun lembaga negara.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan. Informasi tanpa verifikasi, potongan video di luar konteks, hingga kutipan palsu dapat membentuk persepsi keliru dan mengganggu kualitas demokrasi.
“Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah,” ujar Puan.
Ia menyebut masih menemukan informasi palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR. Selain itu, beredar pula informasi keliru terkait sikap DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang serta rekaman lama yang kembali disebarkan dengan narasi berbeda.
Puan meminta masyarakat menyikapi kondisi tersebut secara bijak. Ia menegaskan kritik, aspirasi, dan pengawasan publik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi.
“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan,” katanya.
Puan menegaskan ruang digital yang sehat bukan berarti membatasi kritik dan perbedaan pendapat. Kebebasan menyampaikan aspirasi harus berjalan bersama tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan tidak menyesatkan atau memprovokasi.
“Karena itu, ruang yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia mendorong DPR dan lembaga negara memperkuat transparansi serta komunikasi dengan masyarakat. Lembaga negara juga perlu merespons kritik secara terbuka dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja.
Puan berharap perkembangan teknologi digital tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik dan memperkuat kualitas demokrasi.
Pesan Puan sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap kualitas informasi di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya mengajak masyarakat menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan beretika.
Meutya mendorong generasi muda aktif melawan hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, dan berbagai bentuk kejahatan digital.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena sebagian besar aktivitas digital berlangsung langsung di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat menyampaikan aspirasi di ruang digital. Masyarakat perlu memeriksa informasi dari berbagai sumber, memahami konteks, serta mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, dan potongan informasi yang berpotensi memecah belah.
Meutya turut menekankan peran media arus utama dalam menjaga kredibilitas informasi. Ia mendorong media tetap mengedepankan profesionalisme dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Sumber Infopublik
Editor: Bibah
