Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) membuka ruang konkret bagi Indonesia untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, khususnya bagi Palestina.
“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang lebih nyata untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya saat menjadi narasumber Podcast Blak-Blakan Detikcom di Jakarta Selatan, Sabtu (21/2/2026).
Ia menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip two state solution. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di forum tersebut bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan langkah strategis untuk memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.
Meutya juga menyebut komitmen Indonesia terhadap perdamaian Palestina mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin dunia. Ia mencontohkan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut Indonesia sebagai negara besar dalam rapat perdana BoP.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah besar sebagai bagian dari misi perdamaian. “Komitmen tersebut menjawab berbagai disinformasi yang beredar,” tegas Meutya.
Untuk melindungi hak publik atas informasi yang benar, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengedepankan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan proporsional di tengah maraknya narasi digital yang berpotensi menyesatkan.
Kemkomdigi juga terus memantau dan menindak konten yang melanggar aturan. “Jika ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, tentu kami beri atensi. Disinformasi yang melanggar akan kami lakukan pemutusan akses. Namun pada prinsipnya, kami lebih banyak menjawab dengan narasi yang jelas dan terbuka,” ujar Meutya.
Ia mengajak masyarakat aktif memeriksa sumber informasi dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi. Pemerintah, lanjutnya, menempatkan transparansi sebagai kunci agar setiap kebijakan strategis dipahami secara proporsional dan tidak merugikan kepentingan publik. Sumber InfoPublik
Editor: Yuli
