Harga Plastik Naik Imbas Geopolitik, Pemerintah Dorong Diversifikasi dan Bioplastik

Minggu, 12 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sekitar 70 persen distribusi bahan baku (nafta) melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meghadapi kondisi tersebut. Foto: Kementerian UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sekitar 70 persen distribusi bahan baku (nafta) melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meghadapi kondisi tersebut. Foto: Kementerian UMKM

Pemerintah menyiapkan strategi komprehensif untuk menahan lonjakan harga plastik yang mulai menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik hingga 55 persen.

Sekitar 70 persen distribusi bahan baku nafta tersebut melewati jalur Selat Hormuz. Konflik geopolitik di kawasan itu mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan.

Untuk meredam dampaknya, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika.

“Pemerintah sedang menyiapkan proses administrasi agar distribusi bahan baku baru dapat segera berjalan,” kata Maman.

Baca Juga :  Telkom Solution Hadirkan Ekosistem Solusi Digital Komprehensif Berbasis AI

Pemerintah juga memanfaatkan situasi ini untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

Salah satu langkahnya ialah mendorong penggunaan bahan baku alternatif ramah lingkungan berbasis sumber daya domestik.

Bambu, rumput laut, dan singkong memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioplastik sebagai pengganti bahan berbasis nafta.

“Ini bukan sekadar solusi krisis pasokan, tetapi peluang membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” ujar Maman.

Indonesia memiliki pasokan rumput laut dan singkong yang melimpah. Sejumlah pelaku UKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.

Baca Juga :  OJK dan Bappebti Resmi Akhiri Masa Transisi Pengawasan Aset Keuangan Digital

Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.

Maman menilai kebijakan yang tepat dapat meningkatkan permintaan sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.

“Jika pemerintah memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, permintaan akan tumbuh dan biaya produksi bisa ditekan,” katanya.

Pemerintah kini mengkaji berbagai kebijakan pendukung, seperti subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Di saat yang sama, pemerintah mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sumber Infopublik

Editor: Yuli

Berita Terkait

Honda Bikers Day 2026 Bawa Semangat Brotherhood Lintas Generasi
Bansos Digital Diuji, 50 Juta Warga Diproyeksikan Akses Bersamaan
Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah Signifikan
Kemkomdigi: Rekam di Ruang Publik Tak Batasi Kerja Jurnalistik
Prabowo-Putin Bertemu di Vladivostok, Tegaskan Strategisnya Hubungan Indonesia-Rusia
Kemkomdigi Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk PDN dan Tiga Lembaga
Kemkomdigi Wajibkan Operator Lindungi Sisa Kuota Pelanggan
Prabowo Perkenalkan “Jas Hijau”: Jangan Lupakan Jasa Ulama

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 21:10

Honda Bikers Day 2026 Bawa Semangat Brotherhood Lintas Generasi

Kamis, 10 September 2026 - 21:36

Bansos Digital Diuji, 50 Juta Warga Diproyeksikan Akses Bersamaan

Senin, 7 September 2026 - 17:17

Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah Signifikan

Sabtu, 5 September 2026 - 21:04

Kemkomdigi: Rekam di Ruang Publik Tak Batasi Kerja Jurnalistik

Kamis, 3 September 2026 - 20:09

Prabowo-Putin Bertemu di Vladivostok, Tegaskan Strategisnya Hubungan Indonesia-Rusia

Berita Terbaru

Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026). (Enji/DISKOMINFO KEPRI)

Daerah

Kemenkes Dorong Kepri Percepat Temuan Kasus TBC

Sabtu, 12 Sep 2026 - 22:06