Harga Plastik Naik Imbas Geopolitik, Pemerintah Dorong Diversifikasi dan Bioplastik

Minggu, 12 April 2026 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sekitar 70 persen distribusi bahan baku (nafta) melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meghadapi kondisi tersebut. Foto: Kementerian UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sekitar 70 persen distribusi bahan baku (nafta) melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk meghadapi kondisi tersebut. Foto: Kementerian UMKM

Pemerintah menyiapkan strategi komprehensif untuk menahan lonjakan harga plastik yang mulai menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik hingga 55 persen.

Sekitar 70 persen distribusi bahan baku nafta tersebut melewati jalur Selat Hormuz. Konflik geopolitik di kawasan itu mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan.

Untuk meredam dampaknya, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika.

“Pemerintah sedang menyiapkan proses administrasi agar distribusi bahan baku baru dapat segera berjalan,” kata Maman.

Baca Juga :  Amsakar: SDM Jadi Fokus Utama Pembangunan Batam

Pemerintah juga memanfaatkan situasi ini untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

Salah satu langkahnya ialah mendorong penggunaan bahan baku alternatif ramah lingkungan berbasis sumber daya domestik.

Bambu, rumput laut, dan singkong memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioplastik sebagai pengganti bahan berbasis nafta.

“Ini bukan sekadar solusi krisis pasokan, tetapi peluang membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” ujar Maman.

Indonesia memiliki pasokan rumput laut dan singkong yang melimpah. Sejumlah pelaku UKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.

Baca Juga :  Kemnaker Sesuaikan Uang Saku Magang dengan Kenaikan UM 2026

Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.

Maman menilai kebijakan yang tepat dapat meningkatkan permintaan sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.

“Jika pemerintah memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, permintaan akan tumbuh dan biaya produksi bisa ditekan,” katanya.

Pemerintah kini mengkaji berbagai kebijakan pendukung, seperti subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Di saat yang sama, pemerintah mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sumber Infopublik

Editor: Yuli

Berita Terkait

Prabowo: Perdamaian Timur Tengah Jadi Kepentingan Bersama Dunia
Mulai 1 Juli 2026, Registrasi Kartu SIM Wajib Gunakan Biometrik
Kemenpar Gandeng OTA Perkuat Verifikasi Legalitas Akomodasi
Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi Nyata, Tak Hanya di Atas Kertas
OJK Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Dorong Ekonomi Daerah
Prabowo Panen Raya Udang di Kebumen, Produksi Nasional Terus Digenjot
ESDM Desak PLN Percepat Pemulihan Listrik Sumatra
Pegadaian Perkuat Posisi sebagai Wajah Bank Emas Indonesia
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 07:31 WIB

Prabowo: Perdamaian Timur Tengah Jadi Kepentingan Bersama Dunia

Sabtu, 30 Mei 2026 - 07:24 WIB

Mulai 1 Juli 2026, Registrasi Kartu SIM Wajib Gunakan Biometrik

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:44 WIB

Kemenpar Gandeng OTA Perkuat Verifikasi Legalitas Akomodasi

Kamis, 28 Mei 2026 - 00:47 WIB

Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi Nyata, Tak Hanya di Atas Kertas

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:43 WIB

OJK Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Dorong Ekonomi Daerah

Berita Terbaru

Menteri PPN/Bappenas RI Rachmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad melihat sejumlah produk unggulan UMKM yang dipamerkan di Gedung Dekranasda Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Kamis (28/5/2026). Foto: Diskominfo Kepri

Pemerintahan

Menteri Bappenas Kagumi Budaya dan Potensi UMKM Kepri

Jumat, 29 Mei 2026 - 14:41 WIB